Pertarungan purnawirawan tanda pengaruh Orde Baru belum luntur

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola menilai Indonesia masih belum bisa sepenuhnya lepas dari belenggu era Orde Baru. Hal itu setidaknya terindikasi dari beragam fenomena yang muncul pada kontestasi elektoral Pemilu 2019. 

"Sampai hari ini, bangsa kita belum sepenuhnya bebas dari (rezim) orde baru sampai hari ini," ujar Thamrin di kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Jakarta Pusat, Minggu (16/6). 

Thamrin merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh SMRC. Survei tersebut menunjukkan sebanyak 43% masyarakat di Indonesia sering takut berbicara politik. Angka itu naik jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 17%. 

Nuansa Orde Baru juga terindikasi dari masih kuatnya pengaruh 'orang militer' di dunia politik. Khusus di Pilpres 2019, hal itu terlihat dari maraknya pensiunan jenderal TNI yang mendukung dan bahkan masuk ke dalam struktur tim pemenangan kedua pasangan capres-cawapres. 

Di kubu Prabowo-Sandi misalnya, setidaknya ada 9 nama purnawirawan jenderal TNI yang masuk dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, yakni Tedjo Edhy Purdijanto, Yunus Yosfiah, Glenny Kairupan, Yayat Sudrajat, Moekhlas Sidik, Judi Magio Yusuf, Anwar Ende, Musa Bangun, dan Arifin Seman.

Di kubu Jokowi-Ma'ruf, setidaknya ada 5 purnawirawan jenderal TNI yang mendukung pasangan petahana, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Lodewijk F Paulus, Moeldoko, Marsetio, dan Hinsa Siburian. Selain itu, Jokowi-Ma'ruf juga didukung puluhan purnawirawan jenderal TNI yang tergabung dalam Cakra 19. 

Menurut Thamrin, para purnawirawan tersebut merupakan pendukung Orde Baru dan kanker bagi demokrasi di Indonesia. Tak jarang keterlibatan mereka di dunia politik menimbulkan gejolak sosial dan mengancam stabilitas keamanan. 

"Dendam-dendam pensiunan Orba ini adanya di 01, sementara di 02 adalah mereka yang diduga turut terlibat dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei. Ini kanker yang sudah menyebar ke mana-mana," ujar dia. 

Pensiunan-pensiunan jenderal itu, dinilai Thamrin, turut pula mengusik kebijakan pemerintahan di Indonesia. Pasalnya, kini sebagian besar dari para purnawiran telah menyandang predikat sebagai taipan di berbagai jenis usaha, semisal penambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

"Yang tadinya jenderal itu juga menjadi pengusaha. Itu menjadi sangat komplikatif dan tidak bisa lagi dibedakan dia bela siapa? Bela bangsa atau perusahaan-perusahaan yang dia punya?" kata dia. 

Fakta pendukung lain, yang menujukkan Indonesia yang belum lepas dari bayang-bayang Orba juga terlihat dari arah kebijakan ekonomi yang masih sangat propemodal. 

"Jokowi mau bangun kementerian yang khusus mengurusi investasi dan ekspor. Pembangunan (ekonomi) sekarang, itu sejalan dengan garis pembangunan pada Orba dulu," ujarnya.