Partai Gerindra akhirnya angkat bicara terkait beredarnya informasi yang menyebut Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, memberikan instruksi kepada bawahannya untuk menggalang dukungan buat pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Melalui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono,mnengatakan Kapolres Garut harus mendapatkan sanksi atau hukuman yang berat jika terbukti memobilisasi bawahannya untuk menggalang dukungan terhadap paslon tertentu.
“Kapolres yang seperti ini harus dicopot dan diberii hukuman yang berat untuk tidak naik pangkat selama 10 tahun,” kata Arief di Jakarta pada Senin, (1/4).
Menurut Arief, dalam menghadapi pemilihan umum atau Pemilu 2019 Polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan demokrasi yang jujur, bersih dan adil. Karena itu, wajib hukumnya bagi polisi untuk bersikap netral.
“Polisi kok malah memihak kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan malah memerintahkan anak buahnya berbuat yang tidak benar,” ujarnya.
Menurutnya, mengarahkan anak buahnya untuk mendukung salah satu paslon tertentu sama saja menciderai demokrasi. "Ini sama saja Kapolres tersebut sudah berbuat tidak bermoral dengan menciderai demokrasi yang selama ini terjaga dengan baik,” katanya.
Padahal, kata Arief, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu memerintahkan anggota Polri bersikap netral baik dalam pilkada, pileg maupun pilpres.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi informasi yang disampaikan oleh mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz, yang menyebut adanya perintah dari atasannya untuk menggalang dukungan untuk paslon 01.
“Masih akan diklarifikasi. Akan diklarifikasi mantan kapolsek yang bersangkutan dan Kapolres Garut,” kata Rahmat.
Bawaslu mengimbau agar jajaran kepolisian menjaga netralitasnya dalam bertugas sebagaimana imbauan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, agar anggotanya berlaku netral.
“Kami mengimbau agar jajaran Polri mengikuti telegram rahasia kapolri tersebut mengenai netralitas Polri," kata Rahmat.
Sementara Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, tidak yakin Polri berpihak pada salah satu kontestan di Pilpres 2019. Pasalnya, doktrin dan aturannya sudah jelas mengatur bahwa kepolisian harus netral. Siapa pun yang melanggar bakal diberi hukuman.
Bambang menilai pernyataan AKP Sulman harus diperiksa lebih dalam dengan menampilkan bukti-bukti. Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan adanya suatu rekayasa. Menurutnya, publik harus mewaspadai adanya dugaan praktik-praktik adu domba tersebut.
“Kita harus waspadai adanya adu domba antara Islam dengan Islam, Polisi dengan Polisi, TNI dengan Polri karena ini semakin kencang dan kita harus sadar untuk mengutamakan kesatuan Indonesia," katanya.
Bambang mengatakan, Polri memiliki perangkat seperti Propam untuk melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidaknya pernyataan tersebut.
Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi Garut, AKP Sulman Aziz mengatakan Kapolres Garut, Budi Satria Wiguna mengarahkan para kapolsek di Garut untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
Menanggapai hal itu, Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, yang datang ke Mapolda Jabar pada Minggu (31/3) malam mengklarifikasi berita yang berkembang tersebut. Dia membantah mengarahkan para kapolsek di Garut untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
