TKN dan BPN ungkap strategi memajukan ekonomi

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menjelaskan strategi mereka dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

Juru Bicara TKN Arif Budimanta mengatakan, akan fokus meningkatkan daya saing untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung dari luar negeri. 

"Investasi dalam rangka mendatangkan devisa dalam jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/4). 

Masuknya investasi ke Indonesia, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Selain itu, dengan menarik investasi masuk ke Indonesia, juga memperbaiki defisit transaksi berjalan atau current account deficit. 

Seperti diketahui, pada tahun lalu, Bank Indonesia mencatat defisit neraca transaksi berjalan sebesar US$31,1 miliar, membengkak dari posisi 2017 sebesar US$17,31 miliar.

"Ke depan, investasi akan digenjot untuk menghasilkan devisa yang lebih besar. Bersamaan dengan ini, pemerintahan nantinya juga akan fokus bergerak menciptakan substitusi impor," ujarnya. 

Dengan demikian, untuk meningkatkan investasi dari dalam negeri, pemerintah juga akan fokus menyelesaikan dua persoalan besar yang selama ini menjadi penghalang bagi industri, salah satunya mengenai perizinan usaha, baik dari infrastruktur dan regulasi. 

"Ini jadi komitmen. Online single submission (OSS) sekarang sudah berjalan dan banyak dibantu APINDO. Saya lihat, ini bukti bahwa apa yang dikerjakan pemerintah merupakan bagian yang selama ini persoalannya dihadapi dunia usaha," ungkapnya. 

Pada kesempatan sama, Tim Ekonomi BPN Prabowo-Sandi, Anthony Budiawan mengatakan, calon presiden nomor urut 02 akan fokus dalam mengentaskan kemiskinan. 

Anthony mengatakan, kesenjangan sosial hanya bisa dikurangi apabila pemerintah mempunyai uang atau dengan kata lain disebut sebagai transfer payment. 

Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Sebagai contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya.

"Transfer payment ini akan dialokasikan untuk membantu masyarakat mendapat pendidikan, transportasi dan kesehatan yang lebih adil dan mudah," ujar Anthony. 

Anthony menilai, pemerintah belum berhasil mewujudkan transfer payment tersebut, karena penerimaan pajaknya rendah. 

Sejumlah kartu sakti yang dicanangkan petahana dinilai tidak akan mampu membantu perekonomian nasional dikarenakan tax ratio masih di bawah 10%. 

Setidaknya dibutuhkan rasio pajak sekitar 16% untuk bisa menciptakan penurunanan kemiskinan dan kesenjangan sosial.