TKN: Program Jokowi sudah mengacu kemandirian pangan

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan seluruh program pemerintahan Joko Widodo, termasuk kebijakan impor, mengacu pada kemandirian pangan nasional. 

Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, mengatakan konsep kemandirian pangan yang dimaksud yakni kecukupan pangan 80% dan interdepedensi antarnegara 20%.

“Karena itu kebijakannya mesti impor," kata Aria, Jumat (15/2).

Menurut dia, Jokowi tengah berusaha mewujudkan konsep kedaulatan pangan, sebagai pengganti konsep swasembada pangan yang sempat diterapkan di Indonesia.

Konsep kedaulatan pangan, lanjut dia, hanya menjadikan impor sebagai program. Sementara itu, konsep swasembada pangan menjadikan impor sebuah kebijakan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari interdependensi.

Aria menjelaskan, saat ini pemerintahan Jokowi telah membuat peta jalan (roadmap) kemandirian pangan untuk mendukung konsep kedaulatan. Roadmap itu berisi soal pengaturan waktu produksi hingga penyediaan infrastruktur pertanian, seperti embung hingga revitalisasi waduk. 

"Impor yang ada pada era Jokowi hanya dijadikan sebagai penunjang. Pak Jokowi bilang kita tidak akan melakukan kebijakan impor pangan. Tetapi butuh program," tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan tidak ada negara yang tidak mengeluarkan kebijakan impor. Impor, kata dia, tidak masalah asalkan harga pangan tetap stabil. 

"Isu pangan bisa saja menjadi isu andalan. Di luar isu infrastruktur. Isu pangan saat ini dan ke depan akan tetap menjadi primadona. Dan akan menjadi isu yang mendominasi hari-hari ke depan," katanya. 

Menurut dia, isu pangan menjadi eksentrik dan menarik karena selama ini kubu oposisi selalu menyerang petahana dengan isu pangan. Misalnya terkait dengan impor. 

Sementara, dia mengatakan harga pangan harus tetap diatur negara agar tetap stabil dan tidak dimainkan mafia. 

Dalam debat capres kedua nanti, kata Ujang, calon presiden nomor urut 01 diprediksi akan unggul karena sudah menjalankan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu yang diperdebatkan.

 "Karena harga pangan masih stabil, elektabiltas Jokowi juga masih stabil," ucap Ujang.

Dia juga mengatakan Jokowi lebih unggul di sektor infrastruktur dan energi. Sebab,  saham Freeport mayoritas sudah diambil alih pemerintah. Infrastruktur jalan tol, airport, pelabuhan, waduk, MRT, LRT, dan lainnya juga akan menjadi keunggulan Jokowi. (Ant)