Wiranto gelar rapat bahas ancaman yang menyerang KPU pascapencoblosan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan berbagai ancaman ditujukan untuk menyerang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pascapencoblosan 17 April 2019. Ancaman tersebut ditujukan sebagai upaya untuk mengintervensi KPU yang saat ini tengah melakukan penghitungan suara Pemilu 2019.

Karena itu, Wiranto merasa perlu mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penanganan situasi pascapencoblosan, terutama di sekitar lokasi KPU. Dalam rapat koordinasi ini, Wiranto mengundang 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, perwakilan Jaksa Agung, dan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pihak-pihak yang hadir pada rapat pagi ini untuk membicarakan banyak hal tentang hoaks, tuduhan-tuduhan, konspirasi-konspirasi, kecurangan pemilu, dan lain sebagainya,” kata Wiranto saat membuka rapat koordinasi di kantornya pada Rabu, (24/4).

Menurut Wiranto, rapat koordinasi ini merupakan upaya pemerintah dalam menjaga situasi agar tetap damai selepas pesta demokrasi. Terkait penghitungan suara Pemilu 2019, pihaknya berharap agar KPU selaku penyelenggara pemilu bisa terus melanjutkan proses penghitungan suara sampai nanti diumumkan selambat-lambatnya pada 22 Mei 2019. 

Wiranto menambahkan, segala intervensi dan kegiatan apa pun yang mengganggu kinerja KPU dalam menuntaskan penghitungan suara harus segera ditangani. Ia pun tak menampik jika pemilu kali ini memang cukup rumit. Namun demikian, seluruh proses yang dilakukan KPU dari mulai tingkat kecamatan sampai pusat harus tetap dijaga dengan baik dan aman.

Secara keseluruhan, kata Wiranto, proses pencoblosan di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik. Walau begitu, proses penghitungan surat suara masih menjadi pekerjaan rumah yang selanjutnya harus segera dituntaskan dengan baik.

Upaya menjaga situasi tetap aman dan damai sebelumnya diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sidang kabinet yang diselenggarakan pada Selasa, (24/3), Presiden Jokowi meminta Panglima TNI, Kapolri serta Kepala Badan intelijen Naisonal (BIN) menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat setelah pemungutan suara Pemilu 2019.

"Saya minta menteri, kepala lembaga, Panglima dan Kapolri, BIN minta stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," kata Presiden.

Menurut Jokowi, saat ini wajar jika terjadi riak-riak kecil usai pesta demokrasi, tapi jangan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini diungkapkan Presiden menanggapi beberapa kejadian usai pemungutan suara pada 17 April 2019 yang menjadi sorotan masyarakat.

Beberapa kejadian pasca pemungutan suara di antaranya masalah ketidakpuasan hitung cepat, pelanggaran pemilu, banyaknya hoaks serta berita bohong yang berseliweran di media sosial.

Dalam sidang kabinet paripurna ini, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri kabinet kerja, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.