Usai meresmikan Grha Utama Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertolak menuju warung makan bakso milik Pak Soleh, tak jauh dari Akmil Magelang. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut menemani Jokowi bersantap siang di warung bakso yang berada di pinggir jalan raya itu.
Keduanya menyantap bakso di atas meja yang sama. Sambil makan, Jokowi dan Prabowo asyik berbincang. Pasukan pengamanan presiden (Paspampres) terlihat sibuk menghalau warga setempat yang mencoba mendekat ke warung bakso itu.
Kepada pewarta, Jokowi mengatakan tak ada perbincangan serius antara dia dan Prabowo. "Baksonya enak. Ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng. Udah, gitu aja," ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Ditanya pertanyaan serupa, Prabowo juga tak bicara banyak kepada wartawan. "Jokowi tahu tempat makan yang enak," kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Selain sebagai Menhan, Prabowo berstatus sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2024. Ia maju didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Jokowi.
Aksi makan bareng di ruang publik itu direspons kompetitor Prabowo. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai makan siang bersama itu kian menegaskan arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024.
"Buat kami, makin bagus. Apalagi, kalau ada statement terbuka, sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu," ujar Ganjar di sela-sela kampanye di Ambon, Maluku.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga menanggapi santai. "Ya, mudah-mudahan baksonya enak, ya," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada nuansa kampanye terselubung dalam aksi makan bakso bareng Jokowi-Prabowo di Magelang. Apalagi, Jokowi makan di ruangan terbuka dan diliput berbagai media.
"Bahasan pertemuan itu bisa jadi tidak penting, tetapi tempat pertemuan menjadi pesan utamanya, di mana hal ini dilakukan berurutan, mulai dari bertemu (Ketum Partai Demokrat) AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) di Yogyakarta lalu Prabowo di Magelang. Ini kampanye terselubung Jokowi," kata Dedi kepada Alinea.id, Senin (29/1).
Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran. Jokowi bertemu AHY di rumah makan Gudeg Yu Djum Wijilan, Yogyakarta sehari sebelum meresmikan Grha Akmil Magelang. Jokowi lebih memilih bertemu AHY meskipun Ganjar sedang berada di kota yang sama.
Menurut Dedi, kehadiran Jokowi di sejumlah kota di Jateng merupakan upaya mengerek elektabilitas Prabowo. Jateng telah lama dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI-Perjuangan, parpol pengusung Ganjar.
"Agenda utamanya ingin menunjukkan jika Jokowi ada bersama Prabowo, di tempat rakyat atau ruang terbuka dengan simbol bakso pinggir jalan. Bakso identik dengan kritik Megawati tempo hari. Ini jelas upaya perlawanan Jokowi pada PDIP dan menekan elektabilitas Ganjar," ujar Dedi.
Megawati sempat memicu kegaduhan lantaran menyinggung tukang bakso dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Juni 2022. Ia berkelakar tak mau punya menantu yang rupanya mirip tukang bakso.
Lebih jauh, Dedi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dugaan kampanye terselubung Jokowi. Indikasi kampanye terselubung itu kuat lantaran Jokowi sempat menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon di Pilpres 2024.
"Jokowi pantas mendapat teguran dan sanksi hukum. Masalahnya, Presiden melakukan kampanye untuk kandidat yang terdiri dari keluarga. Jelas itu terlarang. Agenda apa yang membuat Jokowi dan Prabowo harus bertemu di tengah masyarakat atau pemilih?" tanya Dedi.
Pada Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sudah angkat suara soal itu. Menurut dia, aksi makan bakso antara dua pejabat negara bukan objek pengawasan Bawaslu. "Kalau kampanye pasti kami awasi. Izin kampanye apa enggak?" kata Bagja.
