Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sepertinya tak bakal kerepotan memperpanjang masa jabatannya sebagai ketum di PAN. Jauh sebelum Kongres PAN digelar, pria yang akrab disapa Zulhas itu sudah mengantongi dukungan dari seluruh dewan pimpinan wilayah (DPW) PAN.
Dukungan dari 38 DPW PAN diungkap Ketua DPW PAN Jawa Barat (Jabar) Desy Ratnasari dalam acara bimbingan teknis dan rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5) lalu. Desy mengklaim semua kader PAN ingin Zulhas kembali memimpin PAN.
"Sehingga ketua umum yang tercinta dapat menerangi bumi Indonesia dengan nilai kebaikan dan dapat memberikan nilai manfaat tentu bagi bangsa dan negara," kata Desy saat memberikan sambutan di acara tersebut.
Zulhas sudah berkuasa di PAN sejak 2015. Ketika itu, Zulhas mulus melenggang jadi Ketum PAN setelah mendapat dukungan dari sesepuh PAN Amien Rais. Berkat dukungan politik dari besannya itu, Zulhas sukses menyingkirkan Hatta Rajassa.
Namun, Zulhas dan Amien pecah kongsi jelang Kongres V PAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada pertengahan Februari 2020. Tak lagi sejalan dengan Zulhas, Amien lebih mendukung Mulfachri Harahap sebagai Ketum PAN.
Meski begitu, Zulhas sukses memenangi kontestasi politik via pemungutan suara. Tak lama setelah kongres itu, Amien dan loyalisnya hengkang dari PAN dan mendirikan Partai Ummat. Hingga kini, keduanya tak akur.
Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahid Abdurrahman menganggap wajar jika kader-kader PAN ingin Zulhas kembali duduk di kursi PAN-1. Menurut dia, tak ada lagi sosok yang mampu menyaingi dominasi Zulhas di PAN sepeninggal Amien Rais.
"Setelah berhasil menyingkirkan Amien Rais, dekat dengan kekuasaan, dianggap berhasil menjaga stabilitas partai dari gejolak, serta berhasil meningkatkan suara PAN pada Pemilu 2024. Saat ini Zulhas paling berpengaruh di PAN dan dianggap layak kembali menjadi ketua umum," ucap Wahid kepada Alinea.id, Senin (13/5).
Selain menjaga partai bebas dari konflik internal, menurut Wahid, Zulhas juga dianggap mampu membuka akses kekuasaan kepada para kader PAN. Sebagai upaya balas jasa, para kader pun seolah berlomba memperkuat kepemimpinan Zulhas dan mempersonalisasi PAN sebagai parpol-nya Zulhas.
"Personalisasi di partai ini terjadi biasanya karena partai mulai dikuasai oleh oligarki. Akhirnya, pelembagaan partai belum siap untuk membuka ruang kontestasi politi sehingga orang yang dianggap sukses menjaga stabilitas partai dan mampu meningkatkan suara partai didorong jadi ketua umum kembali," ucap Wahid.
Fenomena personalisasi parpol, lanjut Wahid, tak hanya berjangkit di PAN saja. Gejala itu gamblang terlihat di tubuh PDI-Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem. Selama lebih dari satu dekade, ketum keempat parpol itu tak pernah berganti.
Megawati Soekarnoputri, misalnya, telah berkuasa di PDI-P sejak 1999. Muhaimin Iskandar alias Gus Imin memimpin PKB sejak 2005. Di Gerindra, Prabowo Subianto duduk di kursi ketum sejak September 2014. Prabowo diangkat jadi ketum setelah Suhardi, ketum sebelumnya, meninggal dunia.
Wahid berpendapat lamanya jabatan seorang ketum di parpol cenderung memmbuat parpol kehilangan nalar kritisnya sebagai corong aspirasi masyarakat. Walhasil, segala keputusan parpol berpusat pada kepentingan ketum parpol.
"Semisal Nasdem yang ingin mendekat ke kekuasaan karena untuk menjaga kelangsungan bisnis Surya Paloh, sementara PKB berusaha mendekat ke kekuasaan karena turunan perilaku politik dari kalangan Sunni yang tidak ingin berhadapan dengan penguasa dan cenderung ingin berada satu barisan dengan pemerintah," kata Wahid.
Di internal, pemusatan kekuasaan pada satu sosok atau dinasti juga berdampak buruk. Salah satu dampak negatifnya ialah mandeknya regenerasi pemimpin baru di tubuh parpol.
"Karena yang akan diutamakan di partai politik adalah mereka yang memiliki ikatan dengan keluarga partai. Akhirnya, kelompok baru yang reformis tidak muncul," ucap Wahid.
Analis politik dari Universitas Lampung, Darmawan Purna merinci sejumlah faktor yang menyebabkan sosok ketum tak tergoyahkan di parpol. Pertama, sosok itu merupakan pendiri partai dan memiliki pengalaman panjang dunia politik.
"Dan punya pengaruh terhadap kelompok masyarakat. Kemudian juga ada pertimbangan aspek kepemilikan finansial. Karena itu, keberadaan figur partai politik ini diyakini sosok yang sangat kuat menghegemoni organisasi sampai cabang di daerah," ucap Darmawan kepada Alinea.id, Senin (13/5).
Tanpa merinci, Darmawan menyebut ada pula ketum parpol yang sekuat tenaga bertahan di pucuk pimpinan lantaran terjerat kasus hukum atau korupsi. Posisi ketum digunakan sebagai daya tawar untuk mencegah kasusnya diproses oleh aparat penegak hukum atas permintaan penguasa.
"Sehingga mempertahankan eksistensi di partai politik itu bagian dari upaya menciptakan tameng kekuasaan agar bisa terus kompromi politik soal persoalan hukum. Dampak buruk dari jabatan ketua umum partai yang terlalu lama bisa menghambat regenerasi di partai politik dan menghambat reformasi pemerintahan," tutur Darmawan.
Menurut Darmawan, semestinya masa jabatan ketum parpol dibatasi. Pembatasan bisa dilakukan dengan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) di DPR. Pasalnya, gugatan pembatasan masa jabatan ketua umum telah ditolak Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2023.
"Saya berharap elite parpol yang sudah lama memimpin parpol atau dua periode itu mengedepankan etika kekuasan bahwa kekuasaan yang panjang itu cenderung melahirkan otoritarian dan bertentangan dengan prinsip demokrasi," ucap Darmawan.
