Menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat signifikan. Dikutip dari Antara, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut, potensi pergerakan warga cukup tinggi, mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar terjadi di Pulau Jawa. Dudy meminta semua pemangku kepentingan, mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi terjadi selama masa Natal dan tahun baru.
Dudy pun memastikan, infrastruktur transportasi siap menghadapi angkutan libur Natal dan tahun baru. Termasuk kebijakan strategis dan mitigasi bencana, serta mengantisipasi kemacetan dan penumpukan kendaraan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan 32.130 unit bus dengan kapasitas 1,2 juta penumpang, 113 terminal (tipe A), 764 unit kapal laut dengan kapasitas 60.000, 110 pelabuhan, serta 2.683 kereta api dengan kapasitas 4,1 juta penumpang.
Lalu 417 unit pesawat dengan kapasitas 8 juta penumpang, 56 bandara, 159 unit kapal penyeberangan dengan kapasitas 2,1 juta, 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 29 dermaga moveable bridge dan dua dermaga ponton, serta 17 dermaga plengsengan.
Tahun ini Kemenhub pun mengadakan program mudik grratis, dengan kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor. Program mudik gratis ini mencakup 11 rute tujuan dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri dengan 88 unit bus dan dua unit truk.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyarankan untuk melakukan pemerataan kapasitas moda transportasi umum, terutama di daerah-daerah yang warganya merayakan Natal, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, sebagian Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.
“Di samping itu, daerah-daerah rawan tanah longsor mesti diawasi, yang mencakup jalur darat dan kereta api,” kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Rabu (11/12).
“Musibah longsor kerap terjadi pada musim hujan. Keselamatan harus menjadi hal yang utama, tidak dapat ditawar.”
Djoko menyoroti aktivitas di Pelabuhan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk yang bakal padat dilewati masyarakat untuk berwisata akhir tahun. Maka, katanya, pemisahan pengelompokan sepeda motor, bus, mobil penumpang, dan truk barang diperlukan.
“Penerapan sistem penundaan (delaying system) harus benar-benar ditaati. Tidak ada lagi toleransi bagi yang belum memiliki tiket kapal atau tidak seusai jadwal menyeberang diberikan kemudahan,” kata Djoko.
Menurut Djoko, mobilitas masyarakat di masa Natal dan tahun baru menunjukkan animo warga yang berkunjung ke tempat-tempat wisata tinggi. Sebab, bersamaan dengan liburan sekolah. Karenanya, dia mengatakan, pemerintah daerah (pemda) harus memperhatikan objek-objek wisata.
“Pemda tidak pernah membangun transportasi umum angkutan wisata. Sebaliknya, area parkir kendaraan yang terus diperluas,” ujar Djoko.
“Lahan parkir mobil lebih luas daripada objek wisata. Padahal berada di tepi jalan. Pemda kurang antisipasi, seharusnya sediakan angkutan umum bagus, sehingga kecenderungan kemacetan menuju lokasi wisata dapat diantisipasi.”
Selain itu, dia mengingatkan, warga yang akan menyewa bus wisata tak cuma memperhatikan tarif sewa yang murah. Akan tetapi memperhatikan juga aspek fasilitas keselamatan.
Di sisi lain, Djoko mengatakan, program mudik gratis untuk sepeda motor kurang tepat dan tidak banyak pengaruhnya mengatasi kemacetan. Terlebih, terutama di Jawa, rata-rata setiap rumah tangga sudah memiliki sepeda motor.
Oleh karenanya, dia menyarankan memperbanyak pengadaan bus gratis. Namun, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, melainkan memberikan bantuan bus gratis pula di Sumatera. Terutama kota/kabupaten di Provinsi Lampung.
“Tujuannya mengurangi penggunaan sepeda motor menyeberang kapal dan pemerataan. Saat menunggu masuk kapal penyeberangan, antrean sepeda motor bisa mencapai satu kilometer lebih di malam hari,” ujar dia.
“Sudah saatnya mudik gratis diarahkan ke Lampung.”
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan, dalam kondisi cuaca buruk, operator transportasi di jalur laut dan udara umumnya sudah terbiasa menggunakan aplikasi navigasi cuaca. Mereka bisa emngetahui kondisi cuaca hingga jarak tertentu ke depan. Dengan begitu, mereka bisa mengantisipasi cuaca buruk lebih baik.
“Namun, jika terjadi cuaca ekstrem, tentu ada potensi delay untuk keselamatan penumpang,” kata Deddy kepada Alinea.id, Rabu (11/12).
“Ini hal yang wajar dan menjadi prioritas.”
Tantangan terbesar, menurut Deddy, justru ada pada kapal atau pelabuhan rakyat yang navigasi dan pengawasannya masih minim. Contohnya, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
“Sering kali kapal rakyat mengalami kecelakaan, seperti tenggelam atau tebakar karena pengawasan dan perawatan yang kurang,” ucap Deddy.
“Misalnya, kapal yang biasanya menampung 100 penumpang saat hari biasa, sering dipaksa menampung hingga 300 penumpang pada momen seperti Nataru (Natal dan tahun baru), yang jelas-jelas overload.”
Lebih lanjut, Deddy menegaskan, untuk kereta api, bandara, dan pelaburan besar, pengawasannya sudah cukup baik. Sebab, menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Namun, transportasi skala kecil atau jalur last-mile kerap terabaikan.
“Pengawasan di daerah-daerah ini, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sayangnya, dalam praktiknya, pengawasan pemda sering kali lemah,” kata Deddy.
