Sebanyak 500 warga sipil dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dilantik sebagai anggota komponen cadangan (Komcad) yang baru oleh Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, awal September lalu.
Berada di bawah Kodam VI/Mulawarman, ratusan personel Komcad baru itu bakal ditugasi untuk menjaga Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo berdalih keberadaan komponen cadangan merupakan bagian dari strategi pertahanan berlapis untuk menjaga kedaulatan NKRI.
"Pembentukan komponen cadangan di Kodam VI/Mulawarman merupakan upaya membangun pertahanan negara di wilayah Pulau Kalimantan sekaligus membantu mengamankan Ibu Kota Nusantara," kata Prabowo seperti dikutip dari Antara, Rabu (11/9)
Komcad merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sejak 2021 hingga September 2024, tercatat sudah ada 9.074 warga sipil yang direkrut dan dilatih sebagai anggota Komcad.
Komcad dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Saat dimobilisasi, personel Komcad berstatus sebagai kombatan dan yang harus tunduk pada aturan-aturan militer. Status itu tak berlaku saat personel Komcad tak dipanggil negara.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengkritik langkah Prabowo menempatkan ratusan personel Komcad untuk menjaga IKN. Menurut dia, Komcad semestinya hanya dimobilisasi ketika negara dalam kondisi darurat militer.
"Komcad ini pasukan yang disiapkan oleh undang- undang untuk tujuannya perang. Tujuannya hanya saat darurat militer. Dia hanya bisa digerakkan oleh presiden ketika darurat militer dan dengan seizin DPR," kata Isnur kepada Alinea.id, Sabtu (14/9).
Kehadiran ratusan personel Komcad di IKN, menurut Isnur, juga potensial memicu konflik dengan warga sipil. Terlebih, pembangunan IKN saat ini ditolak sebagian warga sipil dan juga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Kami khawatir sekali ini dipakai untuk membungkam teman-teman yang kritis, masyarakat adat LBH, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), juga Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) dan masyarakat di sana yang selama ini menolak untuk digusur," ucap Isnur.
Menurut Isnur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya menegur Prabowo karena memobilisasi Komcad untuk menjaga IKN. Selain menyelewengkan peran Komcad, Prabowo juga belum berwenang untuk menggerakan para personel Komcad.
"Karena ini (mobilisasi) kewenangan presiden dan bukan Kemhan. Bahaya sekali kalau terjadi pergerakan, aktivasi, dan bahkan mobilisasi Komcad. Ini jelas mengancam demokrasi kita," ucap Isnur.
Senada, Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan Imparsial, Husein Ahmad mengkritik mobilisasi Komcad di IKN. Apalagi, Indonesia memiliki sejarah konflik antara milisi sipil bentukan militer dengan warga sipil, seperti kasus pembentukan Pamswakarsa pada 1998 dan saat konflik di Timor Timur 1999.
"Sementara dalam konteks IKN ini masih banyak sekali konflik agraria yang belum selesai. Bahkan, kemarin pada saat 17 Agustus, kawan- kawan yang menyampaikan aspirasi terkait konflik agraria di IKN kemudian juga ditahan dan ditangkap," ucap Husien kepada Alinea.id.
Husien berpendapat personel Komcad sebaiknya difokuskan pada kondisi menghadapi ancaman dari luar, bukan pada masalah keamanan yang bisa menimbulkan benturan antara sesama sipil. Ia meminta DPR juga tak sembarangan memberikan stempel akvitasi Komcad pada presiden.
"Mungkin ke depan akan ada banyak konflik antara warga sipil dengan komponen cadangan. Sebaiknya fokus saja untuk menghadapi ancaman dari luar. Komponen cadangan itu kan memang untuk pertahanan negara dan bukan untuk alasan politik dan protes dari rakyat," ucap Husein.
