Calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berniat mengaudit proyek reklamasi teluk Jakarta jika terpilih jadi gubernur dalam Pilgub DKI. RK membuka peluang menjadikan reklamasi bagian dari proyek tanggul laut berbasis kawasan di pesisir utara Jakarta.
Selain dinilai dapat mencegah tenggelamnya Jakarta, RK berpandangan rencana itu memberikan alternatif untuk membangun ibu kota di kawasan utara. Kawasan utara Jakarta diincar karena kawasan lain sudah sulit dikembangkan.
"Kalau ke selatan sudah tidak mungkin karena ketemu Bogor, di timur ada Bekasi dan seterusnya. Jakarta utaranya adalah laut dan ini memungkinkan untuk dikembangkan dengan catatan harus memerhatikan lingkungan dan keadilan sosial," kata RK saat mengunjungi Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Senin (30/9) lalu.
Reklamasi dihentikan pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018, tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Penghentian reklamasi merupakan salah satu janji politik Anies saat berkampanye.
Ketika itu, Anies berpandangan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta merugikan masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, limbah proyek reklamasi juga dinilai bakal merusak lingkungan.
Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja menduga niat RK mengaudit Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 merupakan kedok untuk meneruskan reklamasi di teluk Jakarta. Ia menyebut RK tak sensitif dengan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim jika berkukuh mereklamasi teluk Jakarta.
"Dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), ada skema reklamasi yang sudah dinyatakan sebagai contoh proyek maladaptasi oleh IPCC report karena dia tidak menyelesaikan masalah dan berpotensi merusak lingkungan hidup serta mempersulit akses nelayan," ucap Elisa kepada Alinea.id, Rabu (2/9).
Reklamasi pesisir utara Jakarta, kata Elisa, hanya bakal jadi proyek mercusuar RK yang minim manfaatnya bagi masyarakat. Ia menyebut proyek-proyek semacam itu rutin diinisiasi di sejumlah daerah RK saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Untuk ambisi arsitektural macam itu, biasanya menganggap sesuatu itu sebagai tanah kosong. Padahal, ada banyak cara untuk mengembangkan wilayah Jakarta tanpa harus melakukan reklamasi," ujar Elisa.
Jika alasannya adalah mendongkrak ketersediaan hunian, Elisa menyarankan agar RK berkaca pada Singapura yang fokus mengembangkan hunian vertikal. Menurut Elisa, hunian lebih dari dua lantai sangat minim di ibu kota.
"Sedikit yang lantai empat ke atas. Arsitek dan planner yang baik seharusnya berupaya melakukan densifikasi supaya ruang yang terbatas dapat dimaksimalkan lantainya agar kompak dan biaya infrastruktur jadi murah," ucap Elisa.
Sebagai negara pulau, Singapura menggelar reklamasi terbatas dan meningkatkan Housing & Development Board (HDB). Saat ini, mayoritas gedung hunian di Singapura punya 20-30 lantai. Hong Kong, Tiongkok, juga serupa.
"Jika kita membangun (hunian) dengan jumlah lantai seperti Hongkong, maka kita cukup menggunakan seperenambelas luas Jakarta untuk bisa membangun dengan jumlah lantai sekarang. Itu contoh ekstrem betapa kita tidak efisien," ucap Elisa.
Dengan dalih mengembangkan wilayah pesisir utara Jakarta, menurut Elisa, RK terlihat ingin menghindari masalah Jakarta sesungguhnya, yaitu ketidakefisienan intensitas ruang Jakarta. "Selain itu masalah-masalah penting lainnya, seperti kekumuhan dan kelangkaan hunian terjangkau di dalam kota," ucap Elisa.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Yoga menilai evaluasi penghentian reklamasi teluk Jakarta yang digulirkan RK bakal memicu beragam polemik. Ia juga sepakat reklamasi bakal berdampak negatif terhadap lingkungan.
"Selain itu, reklamasi juga tidak akan menguntungkan masyarakat pesisir atau nelayan yang hanya menjadi penonton yang tak berdaya," ucap Nirwono kepada Alinea.id.
Nirwono menyarankan agar calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tidak "main api" dengan menggulirkan rencana pencabutan larangan reklamasi teluk Jakarta. Para kandidat semestinya mencari cara bagaimana merestorasi kawasan pesisir Jakarta.
"Yang harus dilakukan para cagub adalah konsep restorasi kawasan pesisir seperti apa dan bagaimana reforestasi hutan mangrove serta kepastian rencana reforestasi pulau-pulau baru yang terlanjur terbangun dari hasil reklamasi tersebut," ucap Nirwono.
