Buntut kasus Kapolres Ngada, Komisi III DPR minta Polri evaluasi rekrutmen

Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga integritas dan profesionalisme kembali menjadi perhatian setelah kasus yang menimpa Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hinca Panjaitan, menekankan pentingnya evaluasi sistem rekrutmen agar ke depan Polri semakin solid dan tepercaya.

Hinca menyoroti dengan jumlah personel Polri yang mencapai hampir 480.000 anggota, kasus seperti ini merupakan anomali yang jarang terjadi. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan perlu dilakukan untuk memastikan setiap anggota yang direkrut memiliki integritas tinggi dan memenuhi standar etika yang ketat.

“Jadi enggak ada ampun lagi. Demi menjaga kehormatan dan martabat institusi kepolisian, Kapolri segera mengambil tindakan secepat-cepatnya untuk menegakkan hukum kepada mantan Kapolres Ngada,” ujar Hinca di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3).

Kapolres Ngada dicopot dari jabatannya dan kini berstatus tersangka karena kasus narkoba dan asusila. Fajar saat ini ditahan di Bareskrim Polri.

Lebih lanjut, Hinca juga menekankan Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menangani kasus seperti ini dengan cepat dan tegas. Hinca mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera memproses pemecatan AKBP Fajar sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat Polri.

“Karena, apa ya ini, anomali ya, saya kira dari sekian yang saya tahu hampir 480.000 personel Polri ini, yang kayak begini ini baru, minimal selama saya di DPR lah saya baru tahu ada case yang seperti ini,” tegasnya.

Hinca menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Polri, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. Ia berharap langkah-langkah perbaikan dalam sistem rekrutmen dan pengawasan internal terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Kasus ini menjadi momentum bagi Polri untuk semakin memperkuat standar profesionalisme dan etika dalam tubuh institusi, sekaligus menunjukkan Polri tetap berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan respons cepat dan tegas, kepercayaan publik terhadap Polri dapat semakin meningkat, sejalan dengan semangat reformasi dan profesionalisme yang terus dijaga.

"Tapi, jangan kelamaan, jangan terlalu lama, hak dia tetap diberi, tapi proses prosedur formal itu enggak boleh mengalahkan substansi kelukaan. Saya menyebut luka, keadilan masyarakat Indonesia yang sangat dalam, atas nama anak-anak kita, atas nama keluarganya, atas nama bangsa ini, atas nama keadilan," ucap Hinca.