Presiden Prabowo Subianto mengungkap kesiapan pemerintah Indonesia menampung warga Palestina yang terdampak perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Untuk tahap pertama, Prabowo berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza.
"Ya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat, ya. Kita ingin berbuat sesuatu," kata Prabowo di sela-sela Antalya Diplomacy Forum di Turki, Jumat (11/4).
Indonesia akan menjalankan evakuasi warga Gaza manakala mendapatkan restu dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu warga Gaza. Prabowo juga akan berbicara dengan para pemimpin Palestina untuk merealisasikan gagasan itu.
Prabowo juga membantah evakuasi warga Palestina di Gaza merupakan bentuk relokasi sebagaimana yang diinginkan Israel dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. "Oh, tidak. Ini untuk membantu saja," kata dia.
Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Mulawarman (Unmul) Frisca Alexandra mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam misi evakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia. Selain sisi sisi moral, dampak politik dan keamanan juga perlu dipertimbangkan.
Ia berkaca pada tragedi Nakba, pengusiran massal warga Gaza, Palestina pada 1948. Ketika itu, pasukan Zionis Israel mengusir sedikitnya 750.000 warga Palestina serta merebut 78% wilayah Palestina yang bersejarah.
"Indonesia harus menegaskan ada hak untuk kembali (bagi warga Gaza). Ini yang harus dijaga dan kemudian harus jadi komitmen dari pihak Israel juga. Saya melihat ini sulit. Bisa jadi relokasi ini justru bisa menjadi bentuk upaya pembersihan etnis Palestina dari tanah mereka," kata Frisca kepada Alinea.id, Jumat (11/4).
Jika rencana evakuasi direalisasikan, Frisca mengusulkan agar pemerintah menjelaskan secara rinci status pengungsi dari Gaza. Harus dipastikan bahwa warga yang dievakuasi paham bahwa mereka hanya akan tinggal sementara di Indonesia.
"Maka perlu ada pernyataan politik yang tegas dari pemerintah bahwa dengan menerima rakyat Palestina untuk datang ke Indonesia itu bukan satu bentuk solusi permanen," kata Frisca.
Persoalan ekonomi juga harus ditimbang. Pemerintah harus memastikan warga Palestina terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari saat berada di Indonesia. Apalagi, mereka berstatus sebagai pengungsi dan tidak bisa bekerja secara legal.
Dari sisi keamanan, screening ketat juga perlu ditetapkan. Dengan begitu, tak ada kelompok radikal Palestina yang menyusup dalam rombongan warga yang dievakuasi dari Gaza. "Mereka itu semakin sulit untuk terdeteksi. Jadi, profiling bisa kita lakukan," imbuh dia.
Guru besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil meminta agar rencana evakuasi warga Gaza dikaji secara komprehensif. Ia khawatir Indonesia masuk "perangkap" Israel dan AS karena rencana itu.
"Padahal dari sisi agama dan kedekatan, sebenarnya yang wajib membantu mereka itu negara-negara sekitar. Turki, Suriah, Yordania itu kan tetangga mereka persis. Jadi, ini harus ditimbang secara kepala dingin. Mungkin itu hanya letupan (emosional saja. Jangan sampai relokasi itu jadi bumerang bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi warga Palestina," kata Sukron kepada Alinea.id.
Ketimbang merencanak evakuasi yang potensial membuat warga Gaza, Palestina terusir permanen dari tanahnya, menurut Sukron, sebaiknya Indonesia merancang upaya-upaya diplomatik untuk menekan AS dan Israel menyudahi perang di Gaza dan sejumlah wilayah lainnya Palestina.
"Harus ada yang bisa kasih tahu kepada Israel kalau mereka seharusnya sudah cukup banyak mengambil wilayah Palestina. Untuk apalagi perang dilakukan? Perjuangan internasional yang sifatnya (menciptakan) perdamaian lebih dibutuhkan," kata Sukron.
Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nanto Sriyanto sepakat wacana evakuasi seribu warga Gaza perlu disikapi hati-hati. Jangan sampai Indonesia "menari" seiring genderang Israel.
Evakuasi warga Palestina ke Indonesia, kata Nanto, seolah memberikan ruang bagi kebijakan relokasi warga Gaza yang digaungkan AS dan Israel. Apalagi, saat ini tersiar rumor Indonesia mulai didekati Israel.
"Tentunya ini akan berbahaya buat citra pemerintahan saat ini, tertutama di mata mayoritas rakyat Indonesia yang mendukung Palestina. Sebagai sebuah usulan, bantuan dan solidaritas yang ditawarkan presiden harus memperhatikan kepentingan penerima bantuan," kata Nanto kepada Alinea.id.
