DPR anjurkan pendalaman efisiensi anggaran untuk dukung pembangunan desa

Dewan Perwakilan Daerah (DPR) menegaskan pentingnya pendalaman terhadap kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menghambat pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, sesuai dengan visi Astacita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa, membangun dari bawah.

Anggota Komisi V DPR Yanuar Arif Wibowo, menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap program pembangunan infrastruktur desa, termasuk jembatan gantung yang menjadi sarana vital bagi masyarakat di daerah terpencil. Ia mengusulkan agar pemerintah bersama DPR melakukan kajian lebih mendalam sebelum persetujuan final.

“Astacita keenam ini bicara tentang desa. Jembatan gantung yang ada di desa bisa kosong kalau kita tidak memperhatikan implementasi efisiensi ini dengan cermat. Saya usul kita lakukan pendalaman lebih dulu sebelum memberikan persetujuan,” ujar Yanuar dalam Rapat Komisi V DPR bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan mitra kerja Komisi V lainnya, Kamis (6/2).

Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran termasuk Kementerian PU yang dipangkas dari pagu tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp110,9 triliun menjadi Rp29,6 triliun. Dalam pertemuan tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan meskipun anggaran mengalami pemangkasan, kementeriannya tetap menargetkan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan sepanjang 126 kilometer (km) pada tahun 2025.

Namun, Yanuar mengingatkan efisiensi anggaran harus tetap memastikan pemerataan pembangunan desa berjalan optimal.

Setujui efisiensi anggaran Kemendes PDT

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan anggaran Kemendes PDT menjadi Rp1,15 triliun atau dilakukan efisiensi sebesar Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp2,19 triliun. Anggota Komisi V DPR sepakat dengan besaran pemangkasan ini.

“Anggaran Kemendes PDT kita setujui?” tanya Lasarus, yang dijawab setuju oleh para anggota Komisi V DPR.

Meskipun pemangkasan anggaran telah disetujui, DPR tetap mengawal agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada program prioritas desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, akan memaparkan secara lebih rinci item dan program yang terdampak dalam rapat kerja pekan depan.

Lasarus menegaskan pembahasan mendalam akan dilakukan agar efisiensi ini benar-benar diarahkan untuk optimalisasi anggaran tanpa mengorbankan pembangunan yang telah direncanakan. Langkah ini dilakukan agar setiap kementerian mendapatkan perhatian khusus sesuai prioritasnya, mengingat rapat kali ini juga melibatkan mitra Komisi V lainnya. 

Dengan pendalaman yang lebih matang, DPR memastikan efisiensi anggaran tetap mampu mendukung pembangunan desa dan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.