DPR dorong efisiensi anggaran tanpa kurangi kualitas pelayanan publik

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah mitra kerja. Rapat ini membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dengan tetap mengutamakan pelayanan publik yang optimal.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta berbagai lembaga terkait, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman.

Optimalkan anggaran demi pelayanan publik

Dalam diskusi, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sahidin, menekankan pemanfaatan APBN Perubahan (APBNP) harus dilakukan secara maksimal, dengan tetap menjalankan program-program prioritas.

“Ini kita gunakan semaksimal mungkin APBNP. Kita berharap kegiatan jangan sampai kita tunda dan juga kegiatan kita utamakan, dan juga belanja modal kita berharap sesuai dengan postur APBN pertama kita laksanakan,” ujar Sahidin dalam RDP, Rabu (12/2).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem, Fauzan Chalid, mengingatkan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia berharap agar seluruh kementerian dan lembaga yang terkait tetap menjaga serta bahkan meningkatkan standar layanan bagi masyarakat.  

“Kita sudah mendengar pagu anggaran pascaefisiensi. Saya hanya ingin mengingatkan semua rekan kerja kita, semua ini terkait dengan pelayanan publik, dan kita berharap meski diefisiensikan, tugas-tugasnya terkait pelayanan publik tidak berkurang dan bahkan mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Itu adalah tanggung jawab semua bapak ibu menteri dan itu adalah semua yang kita kontrol,” tegas Fauzan.

Lebih lanjut, Komisi II DPR memastikan efisiensi belanja negara akan dilakukan secara tepat sasaran, tanpa mengganggu program-program strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. DPR bersama pemerintah berkomitmen untuk tetap menghadirkan layanan publik yang berkualitas, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Melalui rapat ini, diharapkan setiap kementerian dan lembaga dapat menjalankan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.