Anggota DPR dorong KKP ambil langkah konkret bongkar pagar laut

Polemik pagar laut di pesisir Tangerang, Banten, menjadi ujian besar bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Kamis (23/1), pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan ini secara tegas, transparan, dan menyeluruh.

Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan, memberikan apresiasi sekaligus dorongan kepada KKP untuk mengambil langkah konkret dalam membongkar pagar laut yang dinilai merugikan masyarakat pesisir dan lingkungan. 

“Masyarakat hanya meminta dua hal: bongkar pagar laut dan usut siapa yang bertanggung jawab. Saya senang melihat kerja KKP sudah mengarah ke sana. Namun, penyelesaian ini memerlukan sinergi lintas kementerian,” ujar Heri di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1).

Menurut Heri, permasalahan pagar laut melibatkan aspek hukum dan tata ruang yang kompleks, termasuk persoalan Hak Guna Bangunan (HGB) yang berada di luar kewenangan KKP. Untuk itu, dia mendorong pembentukan tim khusus lintas kementerian untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam penyelesaian kasus ini. 

“Masalah ini hampir selesai. Koordinasi adalah kunci. Siapa ketua timnya, silakan ditentukan, yang penting seluruh pihak bekerja bersama demi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Aksi Simbolis: Panggilan untuk bertindak cepat

Anggota DPR lainnya, Firman Soebagyo, menunjukkan rasa urgensinya dengan melepas pin DPR dari jasnya sebagai simbol malu atas lambannya penyelesaian isu ini. Firman menegaskan, masyarakat membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah.

“Pak Menteri, rakyat menunggu apa akhir dari masalah ini. Jangan biarkan rapat ini menjadi antiklimaks. Kita semua bertanggung jawab untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa keadilan ditegakkan,” tegas Firman dalam kesempatan serupa.

Firman juga menyebut bahwa isu pagar laut ini telah meluas di masyarakat, bahkan memunculkan spekulasi adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang terlibat. Ia meminta Menteri Trenggono untuk menjaga semangat dalam mengusut tuntas kasus ini, apalagi di bawah dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto yang tengah berfokus pada penegakan hukum dan reformasi tata kelola sumber daya alam.

"DPR sudah semangat. Kemarin, setelah paripurna kami terjun ke lapangan. Pak menteri juga harusnya sama-sama semangat, jangan sampai malah kendur. Harapan saya seperti itu," ujar dia.

Isu pagar laut di Tangerang tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang bagi pemerintah untuk membuktikan keberpihakan kepada masyarakat dan lingkungan. Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan transparan.

Dengan dukungan penuh dari DPR RI, pemerintah pusat, dan masyarakat, diharapkan penyelesaian kasus ini menjadi model penanganan yang efektif untuk permasalahan serupa di masa depan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pesisir.