Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, mulai dari pengawasan keimigrasian, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pemberantasan narkoba di dalam lapas serta solusi terhadap permasalahan kelebihan kapasitas narapidana.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Demokrat, Rinto Subekti, menyampaikan harapannya agar pemerintah terus melakukan terobosan dalam meningkatkan PNBP, khususnya melalui sektor keimigrasian. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan lalu lintas warga negara asing (WNA) untuk mencegah permasalahan yang dapat membebani anggaran negara.
“Kami berharap ada inovasi lebih lanjut dalam peningkatan PNBP. Pengawasan lalu lintas orang asing menjadi hal yang penting, apalagi pak menteri sudah menghadirkan berbagai aplikasi luar biasa untuk mendukung pengawasan ini. Jangan sampai WNA yang masuk ke Indonesia justru mengalami kendala seperti sakit atau deportasi yang akhirnya menjadi beban pembiayaan bagi pemerintah,” ujar Rinto dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).
Selain itu, ia menekankan kebijakan ini sejalan dengan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran, sehingga optimalisasi pengawasan WNA dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa menambah beban negara.
Dalam kesempatan yang sama, Rinto juga memberikan apresiasi terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) atas keberhasilan program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. “Ini adalah terobosan luar biasa yang selaras dengan kebijakan presiden terkait ketahanan pangan nasional. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana, tetapi juga mendukung kemandirian pangan di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti inisiatif kementerian dalam membentuk koperasi induk di lapas yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan para pegawai. “Kami berharap program ini dapat terus dikembangkan untuk memberikan dampak positif bagi seluruh pegawai lapas,” tambahnya.
Komitmen pemberantasan narkoba
Selain mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai lapas, Rinto juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam upaya pemberantasan narkoba di dalam lapas. “Kita tidak ingin hanya narapidana yang diawasi, tetapi juga memastikan pegawai lapas tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada pengecekan berkala di seluruh lapas,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Edison Sitorus, optimistis PNBP dapat meningkat pada 2025. “Kami berharap target PNBP bisa mencapai Rp12 triliun pada tahun ini, mengingat berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh pak menteri,” ujarnya pada kesempatan yang sama.
Data menunjukkan PNBP mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 tercatat mencapai Rp4,5 triliun, tahun 2023 sekitar Rp7,6 triliun, dan target 2024 diperkirakan mencapai Rp9 triliun.
Sedangkan Sohibul Iman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti solusi terhadap masalah overcrowding di lapas melalui kebijakan pemberian amnesti. “Mudah-mudahan kebijakan ini dapat membantu mengatasi over kapasitas di lapas dan memberikan kesempatan bagi narapidana yang memenuhi syarat untuk kembali ke masyarakat,” harapnya dalam kesempatan serupa.
Dengan berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh pemerintah, DPR optimistis reformasi di sektor pemasyarakatan dan keimigrasian akan membawa dampak positif bagi negara, baik dalam aspek ekonomi, ketahanan pangan, maupun kesejahteraan pegawai dan narapidana.
