DPR dorong sinergi pengamanan laut yang lebih efektif

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)menggelar rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Selasa (11/2). Rapat ini membahas upaya peningkatan keamanan laut Indonesia secara lebih komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heriawan, menegaskan penguatan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Saat ini, ada beberapa lembaga yang berperan dalam pengamanan laut, dan Komisi I DPR ingin memastikan masing-masing dapat bersinergi lebih baik untuk meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.

“Rapat hari ini membahas keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif,” ujar Heriawan di ruang rapat, Selasa (11/2).

Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR menyoroti adanya tantangan koordinasi antarinstansi yang saat ini bertugas dalam pengamanan laut. Ahmad Heriawan menjelaskan setidaknya ada enam instansi utama yang terlibat, yaitu TNI AL, Bakamla, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Saat ini setidaknya ada enam instansi yang terlibat, bahkan lebih, dalam menjaga ketertiban dan keamanan laut,” ungkapnya.

Meskipun masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan yang spesifik, tantangan dalam sinergi dan koordinasi masih perlu diperbaiki agar pengamanan laut semakin optimal.

“Ini menjadi temuan Panja Keamanan Laut saat berkunjung ke Bakamla di zona tengah dan timur,” jelasnya.

Dukungan terhadap Bakamla

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Heriawan juga menekankan landasan hukum terkait pengamanan laut sudah jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014, Badan Keamanan Laut (Bakamla) ditetapkan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas patroli keamanan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi nasional.

“Dengan demikian, lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang patroli keamanan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia adalah Bakamla,” ujar Aher.

Komisi I DPR berkomitmen untuk mendukung upaya perbaikan koordinasi antarinstansi, memastikan sistem keamanan laut di Indonesia semakin kuat, efisien, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.