Polemik pagar laut misterius di Tangerang, Banten yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tak kunjung usai. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan persoalan yang belakangan ini menjadi sorotan publik tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV. Menurutnya, laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia dan negara, sehingga perlu diungkap siapa pemilik pagar laut tersebut dan mengapa bisa dibangun.
"Komisi IV segera mengungkap masalah pagar laut ini," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jumat (24/1).
Sejumlah pemberitaan melaporkan pagar laut tersebut diduga dibangun oleh sebuah perusahaan swasta yang memiliki koneksi dengan beberapa pejabat tinggi negara. Namun, hal ini masih perlu diinvestigasi lebih lanjut.
Pagar laut tersebut telah menghalangi akses nelayan ke laut dan berpotensi merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan cepat untuk mengatasi masalah ini.
Kasus pagar laut ini juga menjadi sorotan publik internasional. Beberapa organisasi lingkungan hidup internasional telah menyerukan agar pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dus, perlu dilakukan tindakan cepat, transparan, serta memastikan laut tetap menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
“Jadi ya segera ungkap milik siapa? Kenapa bisa seperti itu? Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan, nanti segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” lanjutnya.
Anggota Komisi IV DPR Heri Dermawan sebelumnya memberikan apresiasi sekaligus dorongan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil langkah konkret dalam membongkar pagar laut yang dinilai merugikan masyarakat pesisir dan lingkungan.
“Masyarakat hanya meminta dua hal, yakni bongkar pagar laut dan usut yang bertanggung jawab. Saya senang melihat kerja KKP sudah mengarah ke sana. Namun, penyelesaian ini memerlukan sinergi lintas kementerian,” ujar Heri di Kompleks Parlemen, Kamis (23/1).
Menurut Heri, permasalahan ini melibatkan aspek hukum dan tata ruang yang kompleks, termasuk persoalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi oleh kawasan yang ada pagar lautnya. Hal ini berada di luar kewenangan KKP. Ia mendorong pembentukan tim khusus lintas kementerian untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam penyelesaian kasus ini.
“Masalah ini hampir selesai. Koordinasi adalah kunci. Siapa ketua timnya, silakan ditentukan, yang penting seluruh pihak bekerja bersama demi kepentingan rakyat,” tambahnya.
Aksi simbolis
Anggota DPR lainnya, Firman Soebagyo, melakukan aksi melepas pin DPR dari jasnya sebagai simbol rasa malu atas lambannya penyelesaian isu ini. Firman menegaskan masyarakat membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah.
“Pak Menteri, rakyat menunggu apa akhir dari masalah ini? Jangan biarkan rapat ini menjadi antiklimaks. Kita semua bertanggung jawab untuk memberikan kepastian kepada masyarakat keadilan ditegakkan,” tegas Firman dalam kesempatan serupa.
Firman juga menyebut isu pagar laut ini telah meluas di masyarakat, bahkan memunculkan spekulasi adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang terlibat. Ia meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk menjaga semangat dalam mengusut tuntas kasus ini, apalagi di bawah dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto yang tengah berfokus pada penegakan hukum dan reformasi tata kelola sumber daya alam.
"Harapan saya DPR sudah semangat kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan. Pak Menteri juga harusnya sama-sama semangat, jangan sampai Pak Menteri-nya malah kendur, harapan saya seperti itu," ujar dia.
