DPR minta Sri Mulyani lakukan perintah Jokowi soal kebocoran data

Perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengantisipasi kebocoran data NPWP sudah tepat.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldy menuturkan, perintah presiden tersebut, harus dilakukan Menkeu Sri Mulyani untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pasalnya, selama ini Kemenkeu kerap mengedepankan alokasi dana negara kepada proyek-proyek strategis. Namun, saat ini mengalami kebocoran.

"Ya setuju, karena Kemenkeu ini kan selalu mengedepankan istilah 'spending better' . Salah satu nya dengan menggabungkan sistem-sistem digital SAKTI dan SPAN, yang ternyata mengalami kebocoran data NPWP 6 juta ini," kata Bobby kepada wartawan, Selasa (24/9).

Legislator dari Fraksi Golkar ini mengingatkan Kemenkeu, agar tidak menghabiskan uang negara ke arah yang tidak penting.

Oleh karena itu, ia meminta agar Kemenkeu langsung menyikapi perintah Presiden Joko Widodo untuk melindungi data masyarakat di dunia perbankan.

"Jangan karena memangkas anggaran karena jargon 'spending better', arsitektur keamanan siber terlewat. Ini yang harus di evaluasi saat ini, diperbaiki celah kebocoran nya, di lokalisasi dampak kebocorannya. Baru dimitigasi risiko terjadinya pengulangan atau mencegah kebocoran di masa depan dengan melibatkan BSSN," tutupnya