Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menangani kasus pagar laut di Tangerang, Banten secara serius. Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe mengatakan persoalan ini tidak bisa ditangani setengah-setengah, melainkan harus diselesaikan secara tuntas.
Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto telah bertindak tegas dan mendukung aparat untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kita semua mencermati, memahami, dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan sekadar retorika seorang presiden. Beliau dengan lantang mendukung para aparatnya,” ujar Taufan dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/1).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan itu juga menekankan dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme Presiden Prabowo, Nusron harus segera mengambil langkah konkret.
“Pak Menteri sebagai pembantu presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin Pak Presiden menunggu ending dari masalah ini,” katanya.
Lebih lanjut, Taufan menyoroti adanya dugaan pihak-pihak yang mem-backing para pelaku di balik kasus ini. “Masalah yang paling serius adalah, siapa yang mem-backing para pelaku ini?” ungkapnya dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan agar tidak terlalu percaya begitu saja dengan jajaran di bawah. “Saya sendiri khawatir, jangan-jangan jajarannya bapak yang minum, tapi bapak yang mabuk. Jangan terlalu percaya juga dengan jajarannya bapak, karena bapak juga menghadapi piring yang sudah kotor,” tambahnya.
Kasus pagar laut di Tangerang telah menjadi perhatian publik karena dugaan pelanggaran tata ruang dan kepentingan pihak-pihak tertentu. DPR meminta penanganan kasus ini dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak.