DPR tanggapi kritik soal transparansi pembahasan RUU TNI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menjawab kritik terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai tertutup. Puan menegaskan setelah pengesahan, isi undang-undang tersebut segera dipublikasikan secara resmi.

“Setelah disahkan, tentu saja nanti akan kami sampaikan isi undang-undang yang telah diputuskan. Kami memahami ada kekhawatiran di masyarakat, tetapi yang kami tegaskan adalah tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan ini tidak mengarah pada isu-isu yang dikhawatirkan,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Kamis (20/3).

Meski pengesahan RUU TNI ini disambut dengan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Puan menegaskan DPR dan pemerintah telah menerima serta mempertimbangkan berbagai masukan dari elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perwakilan mahasiswa. Jadi, revisi UU TNI ini bukanlah keputusan yang diambil sepihak, melainkan hasil dari pembahasan yang telah memperhitungkan berbagai aspek penting bagi kepentingan bangsa,” tuturnya.

Maka dari itu, DPR juga membuka ruang bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, yang masih memiliki pertanyaan atau kekhawatiran terkait revisi UU TNI ini.

“Kami siap memberikan penjelasan lebih lanjut kepada adik-adik mahasiswa atau masyarakat luas yang masih memerlukan klarifikasi. Insyaallah, apa yang dicurigai atau dikhawatirkan tidak akan terjadi,” tegas Puan.

Ia pun menegaskan seluruh proses pembahasan telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, RUU TNI telah disahkan setelah melalui pembahasan yang memenuhi semua asas legalitas. Prosesnya dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari penerimaan surat, mendengarkan partisipasi masyarakat, hingga mendengar berbagai pihak yang berkepentingan. Bahkan, pembahasannya pun dilakukan secara terbuka,” ujar Puan.

Membangun masa depan TNI yang lebih baik

Dengan revisi UU TNI ini, diharapkan TNI dapat semakin adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi ancaman siber dan menjaga kepentingan nasional di kancah global.

“Kami berharap revisi UU TNI ini dapat membawa manfaat nyata bagi pembangunan bangsa dan negara ke depan. TNI yang kuat, profesional, dan tetap dalam koridor demokrasi adalah kunci bagi Indonesia yang lebih maju,” tutup Puan.

Dengan terbukanya ruang dialog pasca-pengesahan, revisi UU TNI diharapkan dapat menjadi solusi yang menjembatani kepentingan pertahanan negara dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.