close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Presiden korsel Yoon Suk Yeol. Foto: Reuters
icon caption
Presiden korsel Yoon Suk Yeol. Foto: Reuters
Peristiwa
Kamis, 05 Desember 2024 11:11

Presiden Korsel calonkan duta besar untuk Arab Saudi sebagai menteri pertahanan baru

Parlemen mengajukan mosi awal hari ini untuk memakzulkannya atas upaya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
swipe

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun. Yoon kemudian mencalonkan duta besar untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai menteri pertahanan baru, kata kantor kepresidenan hari ini.

Kim, yang mengajukan pengunduran dirinya kemarin, dipandang sebagai tokoh utama dalam deklarasi darurat militer Yoon pada hari Selasa. Seorang pejabat militer senior dan pengajuan untuk memakzulkan Yoon oleh anggota oposisi mengatakan Kim membuat rekomendasi tersebut kepada Yoon.

Kepala staf Yoon, Chung Jin-suk, menyebut Choi sebagai "orang yang berprinsip yang melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan mematuhi peraturan."

Pencalonan tersebut merupakan langkah resmi pertama oleh Yoon setelah ia mengumumkan penarikan deklarasi darurat militer pada dini hari kemarin, di tengah badai kekacauan politik dan kejatuhan diplomatik.

Parlemen mengajukan mosi awal hari ini untuk memakzulkannya atas upaya pemberlakukan darurat militer itu. Tetapi, partainya bersumpah untuk menentang langkah tersebut, sehingga prosesnya menjadi diragukan.

Keputusan untuk memberlakukan status darurat militer membuat rakyat Korea Selatan marah. Mereka turun ke jalan-jalan dan menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur.

Rakyat dan oposisi yang menentang status darurat militer mengkhawatirkan status tersebut akan digunakan untuk lebih menekan publik ketimbang sebagai solusi menghadapi ancaman karena ketegangan dengan Korea Utara. 

Agresifitas dan protes yang semakin besar, membuat  Presiden Yoon akhirnya menarik status darurat militer setelah pemimpin Korea Selatan itu mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui desakan Majelis Nasional melalui voting untuk membatalkan status darurat militer tersebut.

Partai Demokrat yang beroposisi utama menyebut upaya penerapan darurat militer Yoon sebagai tindakan pengkhianatan, dan para anggota parlemennya dapat memimpin pemungutan suara untuk RUU tersebut paling cepat besok.

Para pejabat AS mengatakan mereka sama sekali tidak menyangka akan pernyataan darurat militer Yoon, yang menurut Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell "sangat keliru."

img
Fitra Iskandar
Reporter
img
Fitra Iskandar
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan