Dugaan pemerkosaan, anggota DPR dorong evaluasi sistem pengawasan rumah sakit

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Netty Prasetiyani Aher mengingatkan rumah sakit seharusnya menjadi tempat penyembuhan bukan berubah menjadi ruang ketakutan. Hal itu menanggapi kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang dokter residen peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) anestesi terhadap kerabat pasien di Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Netty mendorong sistem diaudit total. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal rumah sakit, terutama yang menyangkut perlindungan korban dan pelaporan kejadian.

“Ini bukan hanya pelanggaran etika, ini bentuk kekerasan seksual yang harus ditangani serius. Korban harus dipastikan aman, didampingi secara psikologis, dan pelaku harus diproses hukum dengan adil,” ujar Netty dalam keterangannya, dikutip Minggu (13/4).

Ia menilai lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan terhadap residen sebagai faktor sistemik yang memungkinkan kasus ini terjadi. Netty meminta pihak RSHS dan Kementerian Kesehatan membenahi celah ini agar rumah sakit kembali menjadi tempat yang aman dan tepercaya bagi masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan adalah fondasi utama. Sekali rusak, sulit untuk dipulihkan tanpa pembenahan menyeluruh,” tambahnya.

Komisi IX DPR juga akan memantau penanganan kasus ini dari sisi hukum dan administratif. Netty menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pembiaran atau upaya menutup-nutupi kasus.