Efisiensi tak kurangi komitmen pemerintah dalam pelayanan publik

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Menanggapi isu terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai dampak dari efisiensi anggaran, ia membantahnya.

“Tadi sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan, urusan honorer tidak terkena efisiensi,” kata Prasetyo, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (14/2).

Hal ini memastikan tenaga honorer tetap aman dan pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan mereka.

Anggaran pendidikan tetap terjaga

Terkait dengan anggaran pendidikan, Prasetyo juga menegaskan tetap aman. Menurutnya, tidak ada perubahan anggaran, baik pembatalan pemangkasan ataupun kenaikan anggaran.

“Bukan dianulir, karena memang sejak awal tidak ada perubahan yang direncanakan,” ujar Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra itu.

Dia melanjutkan, pemerintah memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran negara.

Dengan kebijakan efisiensi yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memastikan langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih baik tanpa mengorbankan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan tenaga kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan tenaga honorer serta memastikan program pendidikan, termasuk beasiswa dan bantuan operasional perguruan tinggi, tetap berjalan tanpa gangguan.

Dalam rapat bersama pimpinan DPR, Sri Mulyani mengklarifikasi beberapa isu yang berkembang di masyarakat, termasuk kabar mengenai PHK tenaga honorer. Ia menegaskan tidak ada PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga.

“Kami memastikan langkah efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan agar efisiensi yang dilakukan kementerian dan lembaga tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer. Pemerintah tetap menjalankan arahan presiden untuk menjaga pelayanan publik yang baik,” ujarnya di DPR, Jumat (14/2).

Pemerintah dan DPR terus bekerja sama dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer serta sektor pendidikan tetap berjalan sesuai harapan masyarakat.