Filipina percaya Trump tak akan pungut biaya perlindungan militer dari ancaman Tiongkok

Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro percaya bahwa pemerintahan Donald Trump tidak akan menuntut Filipina membayar lebih untuk perlindungan militer. Alasannya, kedua sekutu memiliki kepentingan yang sama yakni menghadapi ancaman bersama dari Tiongkok.

Teodoro berbicara dalam konferensi pers dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles setelah pertemuan tahunan bilateral perdana yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan keamanan, Selasa (12/11).

Ketika ditanya apakah Trump mengharapkan Filipina, seperti Taiwan, untuk membayar perlindungan AS, Teodoro menjawab: "Saya benar-benar tidak mengharapkan semacam pernyataan dari Trump, semoga saja tidak."

"Saya benar-benar tidak memiliki prasyarat atau asumsi apa pun mengenai apa yang akan menjadi hasil dari pemerintahan ini, kecuali pada apa yang sedang kami kerjakan — pada hubungan kelembagaan," katanya.

"Kami memiliki kepentingan, baik Amerika Serikat maupun Filipina, dalam memastikan bahwa kemitraan kami terus berlanjut karena ada ancaman bersama. Dan itu tidak diragukan lagi adalah tindakan yang melampaui batas dan kegiatan agresif dan ilegal Tiongkok," tambahnya.

Marles mengatakan bahwa Australia yakin bahwa terlepas dari hasil pemilihan presiden AS, aliansi Australia dengan Washington akan tetap dalam kondisi baik.

"Apa yang kita lihat dalam pemilihan Presiden Trump dan dalam pembentukan pemerintahannya, adalah pemerintahan yang akan mempertahankan peran kepemimpinan Amerika di dunia, yang sangat penting dalam hal mempertahankan tatanan berbasis aturan global, yang sangat sesuai dengan kepentingan nasional Australia," kata Marles.

Minggu lalu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani dua undang-undang yang menegaskan kembali luas wilayah maritim negaranya dan hak atas sumber daya, termasuk di Laut Cina Selatan, yang membuat marah Cina, yang mengklaim jalur air yang disengketakan itu hampir seluruhnya.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan telah memanggil duta besar Filipina untuk Cina untuk mengajukan "protes keras." Kementerian tersebut mengecam tindakan tersebut sebagai upaya untuk "memperkuat putusan ilegal kasus arbitrase Laut Cina Selatan melalui undang-undang domestik."

Konfrontasi antara penjaga pantai dan angkatan laut Cina dan Filipina di jalur laut yang disengketakan telah meningkat secara mengkhawatirkan sejak tahun lalu. Hal itu telah memicu kekhawatiran bahwa Amerika Serikat — sekutu lama Manila dalam perjanjian itu — mungkin akan terlibat dalam konflik besar.

Undang-undang tersebut, yang disebut Undang-Undang Zona Maritim Filipina dan Undang-Undang Alur Laut Kepulauan Filipina, ditandatangani oleh Marcos dalam sebuah upacara yang disiarkan di televisi nasional yang dihadiri oleh pejabat tinggi militer dan keamanan nasional. Undang-undang tersebut semakin memperkuat penolakan Manila terhadap klaim Tiongkok atas hampir seluruh jalur laut tersebut, dan menetapkan hukuman penjara dan denda berat bagi pelanggarnya.(abc)