Suranto, 56 tahun, gamang memikirkan rencana kuliah anaknya. Sang anak ingin berkuliah di jurusan desain komunikasi visual di Universitas Tarumanegara (Untar). Biaya uang masuk jurusan itu diperkirakan mencapai Rp30 juta.
Duit sebesar itu sulit dikumpulkan Suranto. Ia mengaku makin stres setelah tahu kemungkinan biaya kuliah anaknya membengkak seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran kementerian yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau anggaran pendidikan dipotong, maka imbasnya uang kuliah bakal naik karena kampus memerlukan biaya operasional yang tinggi. Anak saya juga khawatir," kata warga Poris, Tangerang, Banten itu kepada Alinea.id, Sabtu (15/2).
Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Prabowo meminta kementerian melakukan pemangkasan anggaran. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) termasuk salah satu kementerian yang terkena dampak kebijakan itu.
Dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp57,6 triliun, Kemendiktisaintek terkena efisiensi hingga Rp22,5 triliun. Imbasnya beragam, mulai dari berkurangnya anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga potensial menyebabkan kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT).
Kegalauan serupa dirasakan Antoni, 55 tahun. Seperti Suranto, ia juga berniat menguliahkan anaknya tahun ini. Ia khawatir tak bakal mampu mengumpulkan biaya pendidikan sang anak.
"Saya cek di Twitter lagi trending #SaveKIPKuliah dan #DaruratPendidikan. Uang kuliah bisa naik ini," kata warga Kapuk, Jakarta Utara ini kepada Alinea.id.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Kemendiktisaintek memaparkan masih 844.174 mahasiswa penerima KIP yang masih berkuliah. Karena pemangkasan anggaran, sebanyak 663.821 mahasiswa terancam tidak akan menerima dana KIP-kuliah pada 2025.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemangkasan anggaran tak hanya berdampak pada pendidikan tinggi saja. Pendidikan dasar dan menengah juga akan terpengaruh karena anggaran Kemendikdasmen ikut terpangkas.
Dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp724 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi 4,63% atau sekitar Rp33,5 triliun. Ironisnya, Kemendikdasmen masih mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp7,2 triliun dengan alasan efisiensi.
"Program Indonesia Pintar (PIP) yang selama ini membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mengalami penurunan jumlah penerima. Tahun 2024, jumlah penerima PIP tercatat 18,6 juta siswa, namun untuk tahun 2025 turun menjadi 17,9 juta siswa," kata Ubaid kepada Alinea.id.
Menurut Ubaid, pemangkasan anggaran juga akan berdampak pada naiknya UKT kuliah. Tak adanya bantuan dari Kemendiktisaintek akan membuat kampus menaikan UKT sebagai upaya memenuhi kebutuhan biaya operasional dan pengembangan kampus. Yang menjadi korban adalah keluarga para mahasiswa yang perekonomiannya di jajaran menengah ke bawah.
"Di tingkat perguruan tinggi, pemangkasan anggaran semakin memukul mahasiswa penerima KIP-kuliah. Sebanyak 663.821 mahasiswa penerima KIP-kuliah terancam tidak dapat melanjutkan studi karena tidak mendapatkan pendanaan. Ini adalah situasi darurat yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah," kata Ubaid.
Pengamat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jejen Musfah menilai pemangkasan anggaran kementerian pada bidang pendidikan akan menurunkan kualitas pelayanan akademik. Kuantitas dan kualitas riset juga potensial menurun.
"Ujungnya, mutu kampus akan terjun bebas. Daya saing kampus kita akan semakin tertinggal. Saya harap KIP tidak mengalami pengurangan. Pemerintah harus menjamin KIP tetap tidak mengalami pengurangan," kata Jejen kepada Alinea.id, Minggu (16/2).
Ia sependapat pemangkasan anggaran juga akan berdampak pada melonjaknya UKT. Padahal, sistem UKT sudah semakin menutup peluang calon mahasiswa dari keluarga miskin bisa untuk kuliah di perguruan tinggi negeri.
"Seharusnya pendidikan tidak terkena penghematan karena kita butuh kualitas kampus, namun terjangkau warga miskin. Pendidikan terjangkau adalah kunci pemajuan bangsa," kata Jejen.
