GRIB Jaya: Kami tidak mau didikte oleh siapa pun...

Polemik mengenai eksistensi organisasi masyarakat (ormas) terus bergulir liar. Terbaru, advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason mengkritik keberadaan ormas yang menggunakan atribut militer. 

"Kalau saya secara personal berpikir, orang-orang seperti ormas kita tumpas saja. Enggak boleh berpakaian militer," kata Rodon dalam rapat dengar pendapat dengan para pakar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, awal Maret lalu. 

Menurut Rodon, ada ormas yang suka bergaya layaknya militer, tetapi mengkritik penambahan pos sipil bagi personel TNI sebagaimana tercantum dalam revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Namun, ia tak merinci identitas ormas tersebut. 

Pernyataan Rodon itu direspons keras Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosalio Marshal. Menurut Hercules, Rodon salah sasaran. Ormas-ormas, kata dia, beranggotakan rakyat biasa yang sebagian bahkan punya profesi terhormat, semisal para ulama dan kiai.

"Tumpaslah OPM (Organisasi Papua Merdeka). Dari pada (personel) TNI- Polri kita di sana (Papua) dibunuh. Kalau dibalas, bilangnya pelanggaran HAM," ujar Hercules kepada wartawan di Hotel Akasia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/3) lalu.

Eksistensi ormas menjadi sorotan setelah Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengklaim potensi kerugian hingga ratusan triliun karena gangguan ormas. Selain harus menanggung beban "uang keamanan", menurut Sanny, kerugian itu juga datang dari batalnya investasi yang masuk ke Indonesia. 

Belakangan, kasus-kasus pelanggaran hukum oleh oknum ormas memang sedang marak. Teranyar, kepolisian menangkap lima anggota ormas lokal di Bekasi, Jawa Barat karena aksi vandalisme di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Bekasi. Anggota ormas itu marah karena Dinkes Bekasi menolak memberikan "proyek" khusus bagi mereka. Ada juga kasus oknum ormas memeras pabrik dan minta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha. 

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Imanuel Ebenezer alias Noel turut bersuara menyoal polemik eksistensi ormas itu. Dalam sebuah siaran pers kepada media, beberapa hari lalu, Noel mengatakan aksi-aksi ormas bergaya premanisme harus dihentikan.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup. Saatnya pemberantasan,” ujar Ebenezer. 

Dalam wawancara khusus dengan Alinea.id, Ketua Generasi Muda (GM) GRIB Jaya Herdinand Hercules Rozario Marshal mengatakan keberadaan ormas tak bisa dipukul rata. Menurut dia, ada banyak ormas yang justru menjalankan aktivitas-aktivitas sosial yang positif di masyarakat.

Herdinand mencontohkan program makan siang gratis bagi masyarakat umum yang diinisiasi DPD GRIB Jaya Sumatera Utara di Kota Medan sejak beberapa bulan lalu. Jika ormas seperti GRIB Jaya dibubarkan, maka kegiatan itu otomatis terhenti. Warga setempat yang justru dirugikan. 

"Kami juga banyak bikin lembaga bantuan hukum, masyarakat di bawah banyak yang terbantu. Selain itu, kami juga terjun kami membantu jika ada bencana alam. Bahkan, banyak anggota yang mengeluarkan uang pribadi. Kami membantu saudara-saudara yang sedang kesusahan. Jadi, janganlah pemerintah memukul rata secara negatif," kata Herdinand di Kantor DPP GRIB Jaya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (24/3). 

Herdinand ialah putra sulung dari Hercules. Ia dipercaya memegang posisi Ketua GM GRIB Jaya setelah pulang ke tanah air pada 2023. Pemuda berusia 25 tahun itu lulusan dari jurusan Marketing Business Administration di salah satu kampus di Amerika Serikat (AS). 

Pada Pemilu 2024, Herdinand juga sempat mencicipi dunia politik praktis. Ia tercatat jadi salah satu caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. 

Lebih jauh, Herdinand juga tak sepakat jika ormas dituding mampu merugikan negara hingga triliunan rupiah. Menurut Herdinand, ormas-ormas tak punya kekuatan sebesar itu. Terlebih, salah satu penyebab kerugian adalah kerugian ialah karena pungutan liar (pungli). 

"Pungli terjadi di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah, masyarakat umum, dan juga aparat. Jadi, tidak adil jika hanya ormas yang disalahkan. Jika pemerintah serius ingin memberantas pungli, seharusnya mereka juga membenahi sistem administrasi yang tidak jelas dan sering menjadi sumber masalah investasi," kata Herdinand. 

Berikut petikan wawancara Alinea.id dengan Herdinand:

GRIB Jaya didirikan Hercules pada 2011. Dalam sebuah tulisan pada 2014, Ian Wilson memperkirakan anggota GRIB Jaya berada di kisaran 50 ribu-60 ribu orang. Saat ini, berapa sebenarnya anggota GRIB Jaya? 

Sekarang KTA (kartu tanda anggota)-nya masih dalam proses kami kumpulkan. Tetapi, (jumlahnya) sekitaran 1 juta. Kami tersebar di 24 provinsi. Cuma, kalau kita hitung simpatisannya, bisa lebih banyak lagi karena simpatisannya itu dari Sabang sampai Merauke.

Ketika mendirikan GRIB Jaya dan untuk kegiatan operasional, dari mana saja pendanaannya? Semua dari kantong pribadi?

Semua pribadi.

Tidak ada satu peser pun, misalnya, mengalir dari partai atau rezim? Apalagi, Hercules dikenal dekat dengan Presiden Prabowo. Ada juga yang menyebut GRIB Jaya itu sebagai sayap partai tak resmi dari Gerindra. 

Jadi, kalau untuk pedanaan itu semua pribadi. Mungkin ada support-support dari temen-temen. Cuma, sebagian besar itu pribadi. Ini boleh juga disebarluaskan. Tidak pernah papa saya, Pak Hercules itu, menerima uang satu rupiah pun dari Bapak Prabowo. Tidak pernah. Itu hasil dari kerja beliau. Usaha, dari jasa-jasa pengamannya.

Pak Hercules masih berkutat pada bisnis jasa pengamanan?

Banyak usaha.

Bisnis apa yang jadi penopang utama pendapatan Pak Hercules yang juga dipakai mendanai operasional GRIB Jaya?

Jasa pengamanan ada di beberapa beberapa perusahaan yang kami kelola secara profesional. Terus kami juga bergerak di usaha perikanan, terus jasa pemecah batu bara di Kalimantan Selatan. Dulu pernah ikut ini, yang pernah di-up nih isunya. Jika Pak Prabowo jadi presiden, Pak Hercules dapet IUP tambang kan? Sebenernya bukan IUP tambang. IUP tambang mulai diangkat tahun 2024 awal atau 2023 akhir. Itu banyak kesalahan. IUP itu dapat satu. Itu resmi dan di dalam IUP itu banyak orang bekerja. Tapi, kami cuma bergerak di jasa pemecah batu bara saja. 

Jadi, kita hanya boleh punya 20 mesin penggerak. Tapi, kalau satu lokasi itu, kalau tidak salah itu ada empat sampai lima PT dan itu di tahun 2022, bukan 2024. Jadi, kalau seandainya orang beranggapan Hercules bergerak di pertambangan gara-gara Prabowo jadi Menteri Pertahanan, itu keliru. Semua prosedur kita ikuti, sosialisasi dengan masyarakat kita lewati, semua itu kita lakukan secara profesional, dan tidak ada kata monopoli. Bila mana itu monopoli, berarti di IUP itu kan seharusnya cuma kami yang bekerja. 

Perkembangan GRIB Jaya sebagai ormas tergolong pesat. Ormas ini sudah di 24 provinsi dan terus ekspansi. Menurut Anda, apa yang membuat orang simpati dengan GRIB Jaya dan bergabung di ormas ini?

Faktornya banyak saya lihat. Ada faktor dari peluang pekerjaan, membuka pintu kesempatan, pembentukan opportunity untuk teman-teman. Terkadang ada yang melihat bahwa mereka bisa belajar dari ini. Ada juga yang merasa senang dengan kebijaksanaan ketua umum Hercules yang membantu rakyat kecil. Ada juga karena kepentingan pribadi. 

GRIB Jaya, kami lihat, punya beragam program sosial yang bersentuhan langsung dengan publik. Di Medan, ada program makan siang gratis yang antusias dihadiri warga setempat. Program-program ini cukup berdampak bagi penerimaan publik terhadap GRIB Jaya? 

Kalau dari saya pribadi, diterima atau tidak diterima, itu tidak masalah. Yang penting itu kita harus melakukan yang terbaik. Terpenting dalam organisasi itu, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena papa saya sering bilang, ormas itu lahir dari masyarakat. Jadi, orang mau menilai negatif atau mau menilai positif, itu tidak urusan yang penting kita terus maju. 

GRIB Jaya kental diasosiasikan sebagai ormasnya orang timur. Tetapi, pada dasarnya GRIB Jaya itu inklusif dan terbuka bagi semua kalangan? 

Saya rasa di GRIB Jaya ini semua latar belakang ada. Ketua DPD-nya pun tidak semuanya orang timur. Mungkin (kalau DPD-nya) di daerah timur, wajar (ketuanya orang timur). Tapi, contoh di Sumatera Utara. Itu (ketua DPD-nya) kan orang Batak. 

Ekspansi GRIB Jaya tak selalu mulus. Di Blora, Jawa Timur, belum lama ini, misalnya, GRIB Jaya sempat berkonflik dengan ormas Pemuda Pancasila (PP) yang menolak keberadaan organisasi ini. Konflik bahkan sempat meluas hingga ke Bandung, Jawa Barat. Saat membuka cabang, apakah protes dari kelompok atau masyarakat itu sering dialami GRIB Jaya? 

Permasalahan seperti di Blora itu sering kali terjadi. Masalahnya satu, yaitu karena kurangnya komunikasi dan terjadi miskomunikasi maka timbul kesalahpahaman. Untuk menyelesaikan masalah, kami terus mengajarkan kepada anggota kami untuk selalu berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, instansi terkait, dan masyarakat. Jangan sampai, meski bebeda seragam membuat kita lupa bahwa kita semua bagian dari NKRI, dari Pancasila. Jadi, jangan sampai karena masalah sepele menjadi masalah besar hanya karena kurangnya komunikasi.

Dalam kasus konflik di Blora, memang tidak ada komunikasi sebelumnya antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila sebagai ormas yang sudah lebih dulu berdiri di sana?

Jadi, sebenarnya, tidak ada kewajiban bagi kami untuk mengumumkan secara resmi bahwa kami akan membuka cabang di suatu tempat. Indonesia adalah negara demokrasi dan masyarakat memiliki hak untuk memilih tempat berorganisasi tanpa adanya larangan. Namun, terkadang ada pihak tertentu yang mencoba menggiring opini atau merasa terganggu dengan kehadiran kami. Padahal, selama kami bergerak sesuai aturan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena kami berdiri resmi dan ada SK Kemenkumham. 

Kami tidak akan didikte oleh siapa pun selama yang kami lakukan hal yang benar dan sesuai aturan. Soal bentrokan dengan ormas lain. Saya mau tanya, apakah ketika ada orang luar mendatangi kita dan menyerang kita, masa kita tidak melawan? Saya kira ini kuncinya komunikasi saja untuk menghindari konflik. 

Ketika itu, sempat viral narasi bahwa GRIB Jaya bakal bekerja sama dengan LSM lokal untuk menguasai bisnis pupuk di Blora. Apakah penolakan terhadap eksistensi GRIB Jaya itu berkaitan dengan kepentingan bisnis?

Kami ini kan bergerak di bidang sosial dan bukan di bidang usaha. Tapi, memang banyak oknum-oknum yang menggunakan organisasi untuk kepentingan usaha mereka. Tapi, kembali lagi usaha itu kembali kepada kompetisi yang sehat. Ibarat kata, ada pengusaha yang lebih lebih memilih bekerja sama dengan kita, ya, kenapa tidak? Persaingan bisnis yang sehat juga kan semestinya bisa kita membuat intropeksi diri.

Dalam friksi antara GRIB Jaya dan PP itu muncul kesan bahwa ormas-ormas masih menggunakan gaya-gaya premanisme. Bagaimana cara GRIB Jaya untuk melepaskan diri dari citra tersebut?

Itu sangat sulit karena GRIB Jaya memiliki banyak anggota dan mengelola ribuan orang bukan hal mudah. Namun, dari DPP GRIB Jaya, kami selalu berusaha memberikan contoh yang baik. Misalnya, kemarin kami mengadakan Ramadan Fest. Kami membagikan sembako 1.000 pieces dengan harga Rp80 ribu, tetapi nilai sembakonya itu Rp200 ribu. Itu kami buat untuk membantu UMKM. Hal itu kami lakukan juga di Jawa Timur dan di Lampung. Dengan tindakan positif ini, kami berharap bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap kami.

Bagaimana sebenarnya hubungan antara GRIB Jaya dan PP saat ini? Dengan perkembangan GRIB Jaya yang sangat pesat, banyak yang menganggap ormas ini bisa menyaingi atau bahkan melampaui PP. 

Kami ingin bersaing secara sehat dan biarkan masyarakat yang memilih. Tetapi, kami memiliki hubungan yang dekat dengan PP. Papa saya sendiri sering berkomunikasi dan bertemu dengan Om Japto (Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno). Memang pernah terjadi konflik antara PP dan ormas kami, tetapi setelah itu papa saya bersilaturahmi ke kantor PP. Banyak anggota kami yang mempertanyakan mengapa kita yang harus ke PP. Padahal, kami diserang. Tetapi, papa saya bilang, kita kesampingkan ego kita dan utamakan etika. Karena Pak Japto lebih tua dari papa, sudah sewajarnya yang muda mendatangi yang tua. 

Dia memberikan contoh kepada anggota-anggotanya. Alhamdulillah, setelah pertemuan itu, konflik mereda dan masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Intinya, kita harus mengesampingkan ego kita masing-masing dan mengutamakan penyelesaian masalah secara damai. Jangan kita gunakan pengaruh kita untuk menjatuhkan orang lain. 

Hercules sempat mengatakan akan mencopot kader GRIB Jaya yang meminta THR. Instruksi ini untuk mengantisipasi adanya anggota GRIB Jaya kedapatan melakukan praktik semacam itu atau memang sudah dijalankan sejak lama? 

Dari dulu, Pak Hercules paling melarang praktik proposal atau pungutan yang tidak sesuai aturan. Tetapi, karena anggota kami banyak, kadang masih ada yang mencoba memanfaatkan organisasi dan kami kecolongan. Ketika ada yang ketahuan melanggar aturan, kami langsung ambil tindakan tegas, termasuk pencopotan.

 Apakah ada contoh konkret dari tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar?

Ada, contohnya, baru tahun ini, ada oknum yang mencoba memanfaatkan nama GRIB Jaya di sebuah tempat olahraga di Jakarta Barat. Jujur kami sulit mengontrol itu. Tapi, kami sebisa mungkin kalau ada yang melanggar, kami tindak. Saya sendiri turun tangan dan langsung mencopotnya. Kami tidak bisa mengontrol semua orang satu per satu, tapi kami terus berupaya menjaga integritas organisasi.

Dalam isu pungutan liar, pemerintah sempat menyatakan bahwa ormas menjadi salah satu penyebab gagalnya investasi masuk ke Indonesia. Ada juga kasus ormas memaksa minta THR jelang hari raya. Bagaimana tanggapan GRIB Jaya mengenai hal ini?

Pernyataan itu keliru. Saya tidak setuju kalau pemerintah kehilangan investasi ratusan triliun karena ormas. Mereka bilang karena pungli. Kenyataannya pungli memang sudah menjadi penyakit masalah besar di Indonesia, tapi ini bukan hanya dilakukan oleh ormas. Pungli terjadi di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat umum dan juga aparat. Jadi, tidak adil jika hanya ormas yang disalahkan.

Jika pemerintah serius ingin memberantas pungli, seharusnya mereka juga membenahi sistem administrasi yang tidak jelas dan sering menjadi sumber masalah investasi. Jadi, memang tidak bisa hanya menyalahkan ormas karena yang melakukan bukan hanya ormas. Masalahnya, berada pada punglinya yang harus diberantas, bukan ormasnya yang diberantas. Pungli itu bukan hanya dilakukan ormas, tapi banyak pihak. Akan tetapi kenapa hanya ormas yang dijadikan kambing hitam? 

Memang polisi tidak melakukan pungli? Selain itu, jika ada oknum ormas yang melakukan pungli, masa ormasnya yang dibubarkan? Kalau begitu, ketika ada oknum polisi melakukan pungli, Polri juga harus dibubarkan? Kalau ada oknum pemda melakukan pungli, apakah Pemda juga harus dibubarkan? Kalau ormas dianggap penyebab hilangnya investasi ratusan triliun, memangnya ormas itu sehebat apa. Memang ormas ini pembuat kebijakan sehingga bisa menghambat investasi. Pemerintah harus berkaca untuk melihat bahwa investor itu lari karena mereka takut karena tidak ada kepastian hukum. Jadi, saya tidak setuju terkait pernyataan pemerintah bila ormas menjadi dalang hilangnya investasi ratusan triliun. Itu salah. Sebenarnya yang menjadi penghambat adalah pungli. Nah pungli ini dilakukan oleh segala oknum. Namun, ormas yang dijadikan kambing hitam. 

GRIB Jaya melarang aktivitas pungutan ke pengusaha dan aktivitas ilegal lainnya. Semakin besar organisasi, tentu semakin besar dana operasional. Seperti apa mekanisme operasional dan pendanaan di ormas ini. Apakah DPP masih membiayai DPD-DPD? Bagaimana supaya DPD bisa mandiri tanpa melakukan aktivitas yang merusak citra GRIB Jaya sebagai ormas?

Ada beberapa DPD yang bekerja sama dengan saya secara pribadi. Kami mencari cara untuk menghasilkan pendapatan agar organisasi bisa berjalan secara mandiri dan tidak membebani DPP. Salah satu caranya adalah dengan membangun badan usaha sendiri. Upaya itu juga kita lakukan karena kader-kader kita banyak yang belum punya ijazah itu kita sekolahkan. Jadi, kita jadikan pegawai di perusahaan kami.

Kami berusaha mengikis stigma jika ormas itu premanisme dengan  mengubah persepsi masyarakat bahwa ormas bukan sekadar premanisme. Jika masyarakat masih berpikir bahwa ormas identik dengan premanisme, maka anggota baru yang bergabung pun akan membawa pola pikir yang jika masuk ormas itu akan menjadi preman. Oleh karena itu, kami mengedukasi bahwa ormas ini bergerak di bidang sosial dan bukan premanisme. Ini tidak mudah dan perlu bantuan dari pemerintah juga. Jangan justru ormas terus disudutkan ormas ini berperilaku negatif dan mengganggu investasi. Padahal, banyak aksi sosial yang dilakukan GRIB Jaya.

Badan usaha semacam apa, misalnya, yang dikelola dan keuntungannya bisa dipakai untuk mendanai organisasi?

Misalnya, di Sumatera, kita membuka sekolah mengemudi bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan. Setelah itu, mereka bisa kita pekerjakan di usaha kita. Kami juga membangun bisnis kecil seperti warung dan toko untuk mendukung operasional organisasi.

Jadi, tetap ada irisan antara ormas yang aktivitas sehari-harinya menjalankan kegiatan sosial dan bisnis? 

Jadi, kami tidak menampik walaupun GRIB Jaya bergerak di bidang sosial, tapi tidak menutup kemungkinan mencari peluang bisnis, tapi dalam konteks profesional. Jadi, di GRIB Jaya ini semua kalangan ada. Kita bertemu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau, semisal ada anggota yang bisa IT dan bisnis, kenapa tidak disatukan untuk bisnis? Kami menerapkan SOP (standard operational procedure) yang ketat sehingga meskipun seseorang adalah kader, ia tidak bisa seenaknya dalam bisnis. Tapi, memang kemampuan kita terbatas. Maksud saya daripada kita (ormas) ditumpas, kami minta diarahkan. 

Terlepas kita anggota ormas atau tidak, kita sama-sama masyarakat Indonesia. Saya rasa dengan menumpas organisasi itu tidak akan menghilangkan pungli. Selama kita tidak membenahi masalah utamanya yaitu korupsi. Saya yakin meski ormas ditumpas pungli tetap ada, hanya ganti jubah saja dia.  

Apakah GRIB Jaya merasa kurang diapresiasi oleh pemerintah?

Kami merasa tidak mendapatkan apresiasi yang cukup. Banyak ormas yang berkontribusi dalam bidang sosial, tetapi yang selalu disorot adalah sisi negatifnya. Contohnya, dalam bantuan bencana alam, ormas sering kali turun langsung membantu. Namun, berita yang muncul di media lebih banyak soal sisi negatifnya.

Sulit untuk dibantah bahwa memang faktanya ada oknum-oknum ormas yang perilakunya negatif. 

Jadi, setelah kasus mengenai ormas dituduh sebagai biang kerok larinya invetasi itu memang banyak ormas marah dan sampai ada yang menyerang fasilitas umum. Saya juga sarankan kepada ormas lain kita juga harus sadar diri dan kita tidak bisa memungkiri memang masih ada praktik-praktik tertentu sepeti yang dituduhkan kepada ormas. 

Tetapi, tidak semua ormas seperti itu. Kita juga harus menerima kritik dan memperbaiki diri. Jangan merasa diri paling benar. Kritik ini harus kita terima sebagai pelajaran. Saya juga menyayangkan bila sisi negatif saja yang diungkapkan. Padahal, banyak ormas melakukan advokasi dan membantu korban bencana, tapi itu tidak dilihat. 

Mengenai tuduhan bahwa ormas menjadi penyebab gagalnya investasi triliunan rupiah, saya sangat tidak setuju. Jika ada yang mengatakan demikian, saya siap berdiskusi. Menyalahkan ormas secara menyeluruh tidak adil. Faktanya, banyak faktor lain yang menyebabkan kegagalan investasi, seperti ketidakstabilan politik dan korupsi besar-besaran. Jangan hanya mencari kambing hitam.

Ormas juga sering membantu masyarakat dalam berbagai masalah, seperti advokasi tenaga kerja yang tidak mendapatkan THR atau pesangon. Bahkan, dalam isu pencemaran lingkungan oleh perusahaan, ormas kami sering turun tangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. 

Saya juga mau katakan kepada pabrik atau perusahaan yang keberatan jika didemo oleh ormas, patuhilah aturannya jika melakukan PHK. Jika memang sudah sesuai aturan, tapi tetap didemo dan dicurigai bahwa (yang demo itu) massa bayaran, laporkan saja ke polisi. Semua sudah ada SOP.  

Ke depan, Anda melihat ormas akan semakin memegang peranan besar di masyarakat, termasuk di antaranya menyukseskan program-program pemerintah?

Kita harus bekerja sama dan bergotong royong. Jangan hanya menyalahkan pihak lain, tetapi mari duduk bersama mencari solusi. Indonesia ini negara kaya. Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, semua harus bekerja sama. Tidak hanya mengandalkan orang-orang di atas 35 tahun, tetapi juga menyiapkan generasi berikutnya. Tetapi, kalau, misalkan, semua orang atau mayoritas masyarakat Indonesia bisa melakukan yang sama, apa efeknya enggak luar biasa? Kita, misalkan, enggak bisa membantu mendamaikan Papua. Tetapi, kapasitas kita hanya di tingkat RT, RW. Ya, lakukan di RT dan RW saja.