Amnesty International pada hari Jumat menyuarakan keprihatinan tentang pemaksaan yang terus berlangsung terhadap guru-guru Ukraina di wilayah-wilayah yang diduduki Rusia. Disebutkan bahwa para guru itu ditekan untuk mengajarkan kurikulum Rusia kepada anak-anak sekolah.
Menurut Amnesty International seperti dikutip dari Jurist, dimulainya kembali sekolah-sekolah di wilayah-wilayah yang diduduki adalah upaya Rusia untuk membenarkan agresinya dengan mengindoktrinasi siswa dengan kurikulum yang dipropagandakan.
"Otoritas Rusia berupaya untuk memperkenalkan kurikulum ke sekolah-sekolah di wilayah-wilayah yang diduduki yang membenarkan perang agresi Rusia terhadap Ukraina sebagai tindakan membela diri," kutip Jurist.
Anna Wright, peneliti Amnesty International untuk Eropa Timur dan Asia Tengah, mengatakan bahwa buku teks sejarah baru tersebut menyembunyikan kebenaran dan memutarbalikkan fakta tentang pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh pasukan Rusia terhadap warga Ukraina.
Kelompok tersebut menggambarkan kurikulum Rusia sebagai kurikulum yang secara tidak sah mengindoktrinasi anak-anak, melanggar hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sebagai tanggapan, guru-guru Ukraina menolak untuk mengadopsi dan mengajarkan propaganda Rusia kepada anak-anak di sekolah. Meskipun demikian, otoritas Rusia memaksakan langkah ini melalui pemaksaan, ancaman, dan pemerasan.
Laporan tersebut menguraikan pengalaman guru-guru Ukraina yang terancam menjadi pengangguran dan penolakan dukungan sosial dan medis. Laporan tersebut juga menguraikan kasus penculikan dan kekerasan fisik terhadap seorang guru yang menolak bekerja sama. Akibatnya, para guru menghadapi dilema antara melarikan diri dari kampung halaman mereka dan bekerja sama dengan rezim Rusia.
Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, negara-negara berkewajiban untuk mencegah tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kekuatan pendudukan juga bertanggung jawab untuk memastikan perlakuan manusiawi terhadap penduduk setempat, berfungsinya lembaga pendidikan, dan menyediakan layanan penting berdasarkan hukum humaniter internasional.
Kekhawatiran ini diperkuat pada Hari Guru Sedunia, yang dirayakan dengan tema “Menghargai suara guru: menuju kontrak sosial baru untuk pendidikan.” UNESCO menyatakan bahwa tema tersebut menyoroti perlunya mengatasi tantangan yang dihadapi guru dan untuk mengakui serta menghargai masukan mereka terhadap kekayaan pengetahuan.