Hong Kong melarang WA dan Google Drive dari komputer pemerintah

Pakar teknologi informasi mengatakan perusahaan telah mengadopsi kebijakan serupa karena meningkatnya risiko kebocoran data dan tantangan keamanan siber.

Pemerintah Hong Kong melarang sebagian besar pegawai negeri menggunakan aplikasi populer seperti WhatsApp, WeChat, dan Google Drive di komputer kerja mereka karena potensi risiko keamanan.

Pedoman keamanan TI terbaru dari Kantor Kebijakan Digital Hong Kong membuat banyak pegawai negeri mengeluh tentang ketidaknyamanan tambahan. Pegawai pemerintah akan tetap diizinkan menggunakan layanan dari perangkat pribadi di tempat kerja, dan bisa mendapatkan pengecualian terhadap larangan tersebut dengan persetujuan dari seorang manajer.

Pakar teknologi informasi mengatakan perusahaan telah mengadopsi kebijakan serupa karena meningkatnya risiko kebocoran data dan tantangan keamanan siber.
Sun Dong, Sekretaris Inovasi, Teknologi, dan Industri, mengatakan pada sebuah program radio hari Selasa bahwa larangan tersebut diperlukan karena peretasan menjadi masalah yang lebih serius. Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat dan China juga telah mengadopsi langkah-langkah ketat untuk sistem komputer internal mereka.

Seorang pegawai negeri bermarga Lee, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena ia tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan kantornya sering menggunakan layanan penyimpanan awan untuk bertukar file besar dengan vendor di luar pemerintah.

Francis Fong, presiden kehormatan Federasi Teknologi Informasi Hong Kong, mengatakan para pejabat mengatakan kepadanya bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah malware melewati firewall-nya melalui pesan terenkripsi. Ia menambahkan bahwa hal itu juga dapat mengatasi masalah pelanggaran data.

Anthony Lai, direktur VX Research Limited, sebuah firma keamanan siber yang berpusat di Hong Kong dan Inggris, mengatakan pendekatan pemerintah tersebut tepat karena rendahnya kesadaran keamanan siber di antara beberapa staf dan kurangnya sistem pemantauan internal yang komprehensif.

Awal tahun ini, pelanggaran data di berbagai departemen pemerintah Hong Kong membahayakan informasi pribadi sedikitnya puluhan ribu orang dan memicu kekhawatiran.