Hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki memasuki babak baru yang lebih strategis. Pemerintah Indonesia melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Directorate of Communications Republik Türkiye pada Kamis (10/4) di Ankara. Kerja sama ini menandai tonggak penting dalam memperluas kolaborasi konkret di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi strategis antara kedua negara.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala PCO Hasan Nasbi dan Direktur Komunikasi Türkiye Fahrettin Altun, serta disaksikan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan. Momentum ini menjadi simbol dari kedekatan diplomatik dan kesamaan visi dalam menghadapi tantangan komunikasi global yang kian kompleks di era digital.
Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan kerja sama ini bukan hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan langkah konkret dua negara besar dalam memperkuat sistem komunikasi pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan responsif.
“Ini bukan hanya kerja sama di atas kertas, tapi implementasi nyata bagaimana dua negara besar dengan sejarah panjang menjalin kolaborasi untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang transparan, strategis, dan adaptif. Dari transfer teknologi di bidang media hingga pelatihan manajemen krisis yang akan berdampak langsung bagi penguatan kapasitas komunikasi publik Indonesia,” ujar Hasan di Ankara, dikutip Jumat (11/4).
Lebih lanjut, ia menjelaskan MoU ini mencakup pertukaran teknologi komunikasi, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas diplomasi publik, dan manajemen krisis. Staf dari kedua negara akan melakukan kunjungan timbal balik untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan komunikasi publik.
“Kita tidak hanya berbagi pengalaman dan keahlian, tapi juga memperkuat narasi positif tentang kedua negara di kancah internasional. MoU ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun komunikasi publik yang lebih strategis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global,” imbuh Hasan.
MoU ini akan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya. Salah satu prinsip utama dalam perjanjian ini adalah penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara serta jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.
Sementara Altun menyambut baik kolaborasi ini yang dianggap sebagai perluasan kemitraan resmi di ranah media dan komunikasi yang selama ini telah berjalan secara informal. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun dalam konteks hubungan internasional.
Dengan kesepakatan ini, Indonesia mengambil posisi penting dalam peta diplomasi komunikasi global, memperkuat citra negara yang aktif, terbuka, dan siap bekerja sama dalam menciptakan tata kelola komunikasi publik yang unggul di tengah arus informasi yang dinamis.
“Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi komunikasi Indonesia, membuka peluang lebih luas untuk menjalin kerja sama internasional di bidang yang semakin vital dalam era digital saat ini,” tutur Hasan.
