Gratifikasi Rita, Pemuda Pancasila, dan zig-zag politik Japto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2) malam. Penggeledahan rumah Japto merupakan bagian dari pengembangan perkara gratifikasi yang melibatkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari periode 2010-2015. 

Pada hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali di Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jakarta Barat. Di Pemuda Pancasila, Ahmad Ali tercatat sebagai salah satu pengurus harian. 

Dari kediaman Japto, KPK menyita uang sebesar Rp56 miliar, sejumlah dokumen, barang elektronik, dan11 unit mobil. Dari rumah Ahmad Ali, penyidik KPK menyita uang tunai sebesar Rp3,49 miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing serta barang bukti lainnya. 

"Kenapa rumah saudara JS (Japto) dan AA (Ahmad Ali) dilakukan penggeledahan? Penyidik menilai diperlukan adanya tindakan-tindakan penyidikan, dalam hal ini, penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam perkara (gratifikasi Rita) tersebut,” ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/2). 

Pada 2018, Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Rita diduga menerima US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara yang ditambang di Kutai Kartanegara. 

Di persidangan, Rita terbukti menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp110 miliar berkaitan dengan perizinan proyek pertambangan di Kutai Kartanegara. Eks politikus Partai Golkar itu divonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta. 

Selain Japto dan Ahmad Ali, kasus itu juga menyeret Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin. Pada Juni 2024, rumah Said Amin juga sempat disambangi penyidik KPK. Dari rumah Said Amin, KPK menyita belasan kendaraan mewah dan barang bukti lainnya. 

Hingga kini, KPK masih bungkam ihwal peran Japto dan pentolan Pemuda Pancasila lainnya pada kasus gratifikasi yang menjerat Rita. Namun, Tessa mengatakan akan segera memanggil Japto dan Ahmad Ali untuk mengklarifikasi barang-barang bukti yang dikumpulkan penyidik. 

“Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik. Jadi kita tunggu saja sama-sama bila memang ada panggilan untuk pemeriksaan,” ujar Tessa. 

Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakah pihaknya menghormati proses hukum yang dijalankan KPK. "Dan kami meminta agar semua menghormati serta mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Arif seperti dikutip dari CNN.

Menurut catatan sejarah, Pemuda Pancasila adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959. Pemuda Pancasila dibentuk untuk "mengimbangi" ormas Pemuda Rakyat yang kala itu dibentuk Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Pada 1965, Pemuda Pancasila ikut terjun "memberantas" PKI di sejumlah daerah. Pada era Orde Baru, Pemuda Pancasila dikenal sebagai ormas yang dekat dengan rezim Soeharto. Disokong rezim, ormas itu masif merekrut preman, pemuda jalanan, pelajar dan sarjana. Sejumlah tokoh Pemuda Pancasila juga sukses jadi legislator di DPR. 

Japto diangkat sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila pada 1981. Kini genap 75 tahun, Japto bukan orang sembarangan. Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat. Ia putra dari Mayor Jenderal (Purn) KPH Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Soetarjo, ayah Japto, adalah salah satu sepupu jauh dari Tien Soeharto. 

Selain menggawangi Pemuda Pancasila, Japto juga aktif di organisasi  Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI). Di dunia politik, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot. 

Selain Japto dan Ahmad Ali, Pemuda Pancasila juga rutin mengorbitkan tokoh-tokoh politik besar. Salah satunya ialah Bambang Soesatyo, eks Wakil Ketua Umum Golkar yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI. Di Pamuda Pancasila, Bamsoet sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Pancasila periode 2019-2024.

Tokoh-tokoh lainnya yang pernah dan masih jadi pengurus Pemuda Pancasila, semisal anggota DPD RI Yorrys Raweyai, politikus Golkar Agung Laksono, eks Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan staf khusus Ma'ruf Amin, Arif Rahman. 

Dari Jokowi ke Anies 

Sebagai salah satu ormas nonkeagamaan terbesar di Indonesia, Pemuda Pancasila tidak bisa dipandang remeh di ranah politik. Cabang ormas itu kini aktif beroperasi hampir di semua provinsi, kabupatan dan kota di Indonesia. Di setiap gelaran pilpres, dukungan dari Pemuda Pancasila diburu para capres. 

Pada Pilpres 2019, misalnya, Pemuda Pancasila berada di barisan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dalam deklarasi dukungan kelompok relawan Pemuda Pancasila DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 3 Maret 2019, Japto mengungkap alasannya memilih mendukung Jokowi meskipun masih berkerabat dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

"Di pilpres ini, bukan soal kalah menang, tapi ketepatan memilih pemimpin yang bisa membawa masa depan bangsa kita lebih baik dan mewujudkan cita-cita bangsa kita berdasarkan Pancasila dan UUD 45," ujar Japto seperti dikutip dari Tempo. 

Meski begitu, Japto juga sempat memuji Prabowo karena lihai membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Gerindra ialah salah satu parpol pengusung pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2012. "Beliau yang bawa (Jokowi). Pak Prabowo itu orang pintar," ujar Japto. 

Di Pilpres 2024, Japto kembali berseberangan dengan Prabowo. Alih-alih satu suara dengan Jokowi yang meng-endorse Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Japto lebih memilih masuk jadi anggota tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin). Japto didapuk sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas Amin. 

Japto diketahui dekat dengan Anies jauh sebelum Anies dideklarasikan sebagai salah satu kandidat di Pilpres 2024. Dua tahun sebelum pilpres, Japto sudah menginstruksikan agar para kader Pemuda Pancasila mendukung Anies jika terpilih jadi salah satu capres. Terlebih, Anies sudah mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Pemuda Pancasila. 

"Jadi, ini kewajiban kader PP (dalam) Pilpres 2024. Kalau namanya (Anies) terpilih, wajib kita pilih beliau," ujar Japto dalam peresmian Kantor MPN Pemuda Pancasila (PP), di Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta, Oktober 2022, seperti dikutip dari Antara. 

Ketika itu, Anies hadir langsung dalam peresmian kantor baru Pemuda Pancasila. Dalam acara itu, Japto menyerahkan KTA Anies dengan nomor  yang unik. "Kebetulan nomor beliau adalah 00000007, James Bond," ujar Japto.