Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 direncanakan mengikuti kegiatan orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah yang bakal berlangsung dari 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Retret para kepala daerah itu akan dihelat usai para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Dalam Surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri bernomor 200.5/628/SJ disebutkan bahwa pelaksanaan orientasi bagi 505 kepala daerah hasil pilkada akan digelar di area Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, Jawa Tengah. Tertulis dalam SE itu, biaya kegiatan yang ditanggung bersama antara Kemendagri dan pemerintah daerah.
Kemendagri bakal membayar biaya penyelenggaraan kegiatan. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekaan dibebankan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau diambil dari APBD masing-masing.
Nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, sebagaimana tertera dalam SE itu, adalah sebesar Rp 2.750.000 per hari. Artinya, setiap peserta harus mengeluarkan Rp22 juta selama delapan hari. Jika kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir, maka total biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari Rp22 miliar.
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menilai kegiatan retret kepala daerah tak elok digelar di tengah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Pemerintahan Prabowo terkesan tak serius memperhatikan rakyat yang sedang kesulitan secara ekonomi.
"Dia (pemerintah) gembor-gemborkan efisiensi, kampus dibatasi anggarannya, pelayanan publik juga dibatasi anggarannya. Tetapi, negara malah menggelontorkan uang yang jelas tidak produktif untuk retret kepala daerah," kata Rakhmat kepada Alinea.id, Senin (17/2).
Besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai retret kepala daerah, menurut Rakhmat, kontradiktif dengan kebijakan pemangkasan anggaran. Apalagi, APBN juga tersedot untuk membiayai pengangkatan para staf khusus menteri.
"Ini ada paradoks dalam kebijakan negara. Jadi, jangan salahkan ketika rakyat bergejolak. Maka, rakyat akan melakukan perlawanan terhadap negara yang sudah kehilangan sumber-sumber moralitas itu," kata Rakhmat.
Kemarahan publik, lanjut Rakhmat, sudah tecermin dari mulai maraknya aksi protes yang digelar kelompok mahasiswa. Menurut dia, bukan tidak mungkin gelombang aksi unjuk rasa meluas hingga melibatkan kalangan akademikus dan masyarakat sipil.
"Mahasiswa sudah turun ke jalan. Nanti gerakan intelektual dan akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang lain-lain juga bisa saja akan turun. LBH juga sudah menjadi posko konsolidasi beberapa daerah untuk melakukan gerakan-gerakan itu," kata dia.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti sepakat retret kepala daerah tak sejalan dengan kebijakan pemangkasan anggaran yang dikeluarkan Prabowo belum lama ini. Menurut dia, sebaiknya kegiatan itu dibatalkan.
"Efisiensi anggaran Prabowo juga sudah mengorbankan dana transfer daerah. Malah dana yang ada dipergunakan untuk tujuan yang tidak prinsipil. Target dan tujuan dari retreat ini sendiri tidak jelas," ujar dia kepada Alinea.id.
Sejumlah politikus KIM berargumentasi retret kepala daerah penting demi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, menurut Ray, materi retret kebanyakan malah bernuansa militeristik.
"Presiden Prabowo menginginkan sinkronisasi pusat-daerah terjadi, tetapi pada saat yang sama, membedakan antara kepala daerah terpilih dari KIM dengan kepala daerah non-KIM," imbuhnya.
