Komisi X DPR siap bahas anggaran pendidikan dengan menteri baru

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat perdana dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto siang ini. Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah memastikan anggaran pendidikan tinggi tetap terjaga, terutama dalam mendukung operasional perguruan tinggi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pihaknya ingin memastikan setiap catatan terkait anggaran telah ditindaklanjuti, termasuk tunjangan kinerja dosen.

“Lalu memastikan apakah catatan-catatan terkait anggaran yang harus diamankan sudah ditindaklanjuti. Contohnya, tunjangan kinerja dosen, apakah sudah masuk?” ujar MY Esti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Selain itu, ia menyoroti pentingnya anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Menurutnya, penurunan anggaran BOPTN dalam jumlah besar dapat berdampak pada kelangsungan aktivitas akademik di kampus.

“Jika BOPTN berkurang, bisa berdampak pada penerimaan mahasiswa yang seharusnya bisa membayar dengan UKT rendah,” jelasnya.

Komisi X juga akan memastikan program beasiswa bagi mahasiswa tetap berjalan tanpa hambatan. MY Esti menegaskan mahasiswa baru tetap harus mendapatkan akses beasiswa seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

“Kami ingin memastikan program-program beasiswa tetap berjalan dengan baik. Dari yang saya lihat, beasiswa yang sudah berjalan tetap aman, termasuk untuk mahasiswa baru,” tambahnya.

Terkait pengurangan anggaran Kemendikti Saintek yang mencapai Rp14 triliun, MY Esti menilai jumlah tersebut terlalu besar. Ia mendorong agar pemotongan anggaran lebih proporsional, yakni di angka Rp6 triliun, agar tidak berdampak negatif pada sektor pendidikan tinggi.

“Jika pemotongan anggaran tetap di angka Rp14 triliun, itu terlalu signifikan dan berisiko bagi pendidikan tinggi kita. Maka, kemarin kami mengusulkan agar penurunan hanya Rp6 triliun saja. Namun, kami masih menunggu kepastian angka dari menteri yang baru,” ujarnya.

Dengan pembahasan ini, diharapkan pemerintah dan DPR dapat menemukan solusi terbaik agar pendidikan tinggi di Indonesia tetap berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.