TikTok menghentikan layanan aplikasinya di Amerika Serikat (AS), Sabtu (18/1) waktu setempat. Keputusan penghentian operasional itu diambil setelah Tiktok resmi dilarang digunakan di AS lewat sebuah regulasi baru yang dikeluarkan parlemen.
"Maaf, TikTok saat ini tak tersedia. Sebuah aturan melarang Tiktok telah diberlakukan di US. Sayangnya, itu berarti kamu tidak bisa menggunakan Tiktok saat ini," tulis notifikasi di layar ponsel semua pengguna TikTok di AS.
Larangan akses Tiktok sebenarnya baru berlaku Minggu (19/1). Namun, Tiktok memutuskan menghentikan layanan beberapa jam sebelum larangan itu berlaku.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan keputusan itu merupakan aksi "gagah-gagahan" dari TikTok. Pemerintah AS sudah menyatakan bahwa eksekusi keputusan terkait larangan TikTok ada di tangan pemerintahan baru.
"Jadi, TikTok dan perusahaan lain semestinya melayangkan keluhan mereka kepada pemerintahan baru," kata Jean-Pierre seperti dikutip dari CNBC.
Bagi pengguna baru di AS, Tiktok benar-benar menghilang dari jagat maya. Aplikasi TikTok dihapus di Playstore, Google Store, dan marketplace penyedia aplikasi lainnya. Situs TikTok.com juga sama sekali tak menampilkan video.
Diluncurkan pada 2016, Tiktok adalah aplikasi video pendek milik perusahaan China, ByteDance. Di seluruh dunia, penggunanya mencapai miliaran orang. Indonesia dan Brasil jadi negara dengan pengguna Tiktok terbesar. Di AS, penggunanya mencapai 120 juta orang.
Meskipun jumlah penggunanya tak sebesar Indonesia, AS jadi salah satu pasar terpenting bagi TikTok. Dari iklan dan sponsorship, TikTok bisa mendapatkan US$10 miliar pada 2024. Angka tersebut lebih dari sepertiga pendapatan globlal TikTok pada tahun itu, yakni US$26 miliar.
"Pasar AS ialah pasar paling menguntungkan bagi TikTok dibandingkan dengan negara mana pun," kata Mark Zgutowicz, analis di Benchmark Company, kepada New York Times.
TikTok mulai bemasalah dengan AS setelah pemerintah komunis Tiongkok mengeluarkan regulasi yang memerintahkan semua perusahaan yang beroperasi di China meneruskan semua data yang mereka kumpulkan ke pemerintah pusat. Alasan keamanan jadi dalih pemerintah Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di China menolak regulasi itu. Tidak ada jaminan pemerintahan komunis Tiongkok bakal mengamankan data tersebut. Muncul kekhawatiran data pengguna bakal dieksploitasi intelijen Tiongkok. Pada 2021, sejumlah perusahaan asing angkat kaki dari Tiongkok, termasuk di antaranya LinkedIn dan Yahoo.
Berbasis testimoni dari karyawan TikTok dan rekaman suara para petinggi TikTok, Buzzfeed News melaporkan dugaan Tiktok memang memata-matai penggunanya melalui algoritma khusus. Temuan Buzfeed News tak sejalan dengan komitmen perlindungan data pribadi yang dikeluarkan TikTok pada 2021.
Pada tahun yang sama, Forbes melaporkan dua wartawannya dimata-matai TikTok dan ByteDance. TikTok mengirimkan karyawannya untuk mencari tahu keberadan fisik para wartawan Forbes Tujuannya untuk menemukan pembocor rahasia internal TikTok.
Skandal itu memakan korban. Direktur Utama ByteDance Liang Rubo terpaksa mengundurkan diri. Dalam pernyataan resmi, ByteDance dan TikTok menyatakan tindakan memata-matai wartawan Forbes murni inisiatif Liang dan bukan kebijakan resmi perusahaan.
Senat AS keburu murka. Mereka memanggil para petinggi TikTok dan meminta klarifikasi. Dalam salah satu momen dengar pendapat pada Maret 2023, CEO TikTok, Chew Shou Zi "dikuliti". Para senator menuntut kejelasan mengenai relasi TikTok dengan pemerintahan komunis Tiongkok.
Setelah perdebatan panjang, sekira setahun berselang, parlemen AS mengeluarkan regulasi terkait operasi TikTok di AS. Ditandatangani Presiden AS Joe Biden, beleid itu memberikan waktu bagi TikTok selama enam bulan untuk menjual asetnya atau menghadapi larangan beroperasi di AS.
Tawaran untuk mengakuisisi TikTok AS berdatangan. Konsorsium yang dipimpin Frank McCourt, mantan pemilik tim bisbol Los Angeles Dodgers, menghargai TikTok tanpa algoritmanya sekitar US$20 miliar. Tawaran juga datang dari Perplexity AI dan sejumlah konglomerat AS.
Namun, TikTok menolak menyerah. Tiktok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka lebih memilih mati daripada keluar dari ByteDance. Sikap pemerintah Tiongkok juga serupa. ”Tiktok tidak akan dijual,” ujar ByteDance dalam sebuah siaran pers pada 26 April 2024.
Tiktok masih punya harapan. Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan akan memberikan tambahan waktu bagi TikTok selama 90 hari untuk mematuhi keputusan parlemen AS. "Kita harus melihat persoalan ini dengan sangat hati-hati. Ini merupakan situasi yang sangat pelik," kata Trump.
