Makan Bergizi Gratis, gagasan Prabowo sejak 18 tahun lalu yang kini terwujud

Gagasan tentang pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata telah lama dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto, jauh sebelum dirinya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut program ini pertama kali dicetuskan pada tahun 2006.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu, dilahirkan tahun 2006,” ujar Hasjim saat acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta bulan lalu, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Minggu (2/2).

Dalam rekaman video yang dibagikan oleh Tim Media Presiden, Prabowo saat kampanye Pilpres 2014 konsisten mengusung keinginannya mewujudkan program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak.

“Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak, mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah,” demikian cuplikan pidato Prabowo saat kampanye Pilpres 2014.

Kini, setelah terpilih sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo merealisasikan gagasan yang telah ia perjuangkan selama hampir dua dekade tersebut. Program MBG secara resmi diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025, dengan target menjangkau seluruh anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan ibu menyusui, khususnya di daerah yang masih mengalami kerawanan pangan dan gizi buruk.

Komitmen Prabowo dalam membangun generasi emas Indonesia terlihat dari prioritas pemerintahannya dalam sektor pemenuhan gizi dan pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar janji, tetapi kini menjadi program nasional yang telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia.

Program ini diimplementasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan sehat kepada anak-anak sekolah serta kelompok rentan lainnya. Hingga pertengahan Januari 2025, lebih dari 650.000 anak menerima manfaat langsung dari program ini, dan pemerintah menargetkan cakupan hingga 83 juta penerima manfaat pada akhir 2025.