Proyek strategis nasional (PSN) warisan mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi meninggalkan rekam jejak konflik agraria dan lingkungan. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, terdapat 218 proyek dan 15 program yang berjalan, walau belum tuntas semuanya. Nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp6.246,7 triliun.
Jalan tol, pelabuhan, waduk, proyek transisi energi, dan kawasan industri menjadi infrastruktur yang menonjol dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sejumlah PSN perlu dievaluasi, mengingat diduga melahirkan konflik dengan masyarakat.
Misalnya megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang telah mencaplok tanah adat milik masyarakat adat Balik dan Paser. Lalu pembangunan geotermal di Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lokasi pembangunannya dinilai bakal merusak kehidupan masyarakat adat lantaran tanah yang menjadi sumber kehidupan telah dirusak. Bukit-bukit curam membentengi area Poco Leok. Ini membuat area itu rentan mengalami tanah longsor dan banjir jika pembangunan dilakukan.
Kemudian konflik warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan aparat karena proyek pembangunan Bendungan Bener. Proyek itu membutuhkan batuan andesit sebagai material pembangunan, yang diambil dari Desa Wadas. Warga menolak karena khawatir pembangunan itu bakal merusak 28 titik sumber mata air yang bakal membuat lahan pertanian rusak pula. Contoh lainnya adalah pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang memaksa masyarakat adat angkat kaki dari Pulau Rempang.
Ketua Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai, rekam jejak konflik dalam pembangunan PSN harus dicarikan solusinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Caranya, dengan metode yang tidak semata-mata pendekatan hukum biasa, tetapi berpijak pada pemulihan hak-hak korban.
Selain itu, pendekatan penegakan hukum juga harus ditujukan kepada aparat birokrasi yang telah membuat konflik di lapangan berlarut-larut. Bahkan, penuh dugaan korupsi dan kekerasan. Dia mengatakan, terdapat beberapa dampak yang diakibatkan sejumlah PSN di daerah, seperti ganti kerugian, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan, serta mata pencaharian.
“Menandakan bahwa PSN tidak melakukan studi dampak sosial-ekonomi ke warga sekitar secara matang,” kata Iwan kepada Alinea.id, Sabtu (19/10).
Iwan menyebut, Prabowo tidak hanya harus mengevaluasi PSN yang merenggut ruang hidup masyarakat. Namun juga mengevaluasi cara pengerjaan era Jokowi yang sengaja menggunakan istilah PSN agar seolah proyek tersebut untuk kepentingan umum. Padahal, praktiknya terjadi penyingkiran masyarakat.
“Ke depan, Prabowo mesti memastikan hanya proyek kepentingan umum dan strategis yang layak disebut PSN, bukan proyek bisnis ala Jokowi,” ucap Iwan.
Sementara itu, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Satro Manggala menuturkan, Presiden Prabowo jangan hanya melanjutkan pembangunan PSN warisan Jokowi, tetapi juga mengevaluasi proyek yang menciptakan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
Sayangnya, Satrio mengatakan, hingga hari ini tidak ada mekanisme dari pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana program dan proyek sekaliber PSN berdampak positif.
“Mengingat tidak sedikit proyek PSN justru memberikan dampak negatif berupa konflik sosial dan kerusakan lingkungan,” ujar Satrio.
