Menteri Belanda tingkatkan kontrol ekspor senjata ke Israel

Pemerintah Belanda kini akan menilai ekspor peralatan militer dan barang-barang dengan fungsi ganda ke Israel berdasarkan kasus per kasus, menyusul gagalnya gencatan senjata di Timur Tengah.

"Kabinet mengambil langkah ini untuk memungkinkan semua transaksi barang-barang strategis ke Israel dinilai sebelum diekspor dan transit berdasarkan kerangka kerja Eropa untuk ekspor dan transit barang-barang militer dan fungsi ganda," tulis Menteri Perdagangan Belanda Reinette Klever dan Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp kepada anggota parlemen di parlemen Belanda, Senin.

"Hal ini diinginkan mengingat situasi keamanan di Israel, Wilayah Palestina, dan kawasan yang lebih luas," mereka menambahkan.

Keputusan pemerintah Belanda muncul setelah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan kelompok militan Hamas berakhir pada 18 Maret. Dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel menewaskan sedikitnya 57 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Secara total, militer Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023, setelah Hamas melancarkan serangan terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang.

Tahun lalu, pengadilan Belanda memutuskan bahwa Belanda harus menghentikan pengiriman komponen jet tempur F-35 ke pemerintah Israel karena serangannya yang terus berlanjut di Gaza.

Pemerintah Belanda kini telah memutuskan untuk mencabut otorisasi ekspor umum ke Israel — sebuah rezim di mana transaksi individual tidak "dinilai selanjutnya." Sekarang, eksportir harus mengajukan izin individual atau global, yang kemudian akan diuji terhadap hukum Eropa, kata kedua menteri tersebut.

Barang-barang dengan fungsi ganda adalah barang-barang yang dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil.

Menurut surat pemerintah, tidak ada ekspor peralatan militer Belanda ke Israel sejak 7 Oktober 2023.(independent)