Oposisi Turki berupaya mencari titik tengah untuk mengakhiri konflik antara pemerintah Turki dan gerakan separatis Kurdi. Dilaporkan, delegasi dari Turki tersebut tiba di wilayah semiotonom Kurdi di Irak pada Minggu.
Delegasi yang dipimpin oleh Sirri Sureyya Onder dan Pervin Buldan, dua pejabat senior dari Partai Kesetaraan Rakyat dan Demokrasi yang pro-Kurdi, atau DEM, di Turki, bertemu dengan Masoud Barzani, kepala Partai Demokratik Kurdistan — partai Kurdi yang dominan di Irak — di Irbil pada hari Minggu.
Kantor Barzani mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka membahas proses perdamaian di Turki. Delegasi juga menyampaikan pesan dari Abdullah Ocalan, pemimpin Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki, atau PKK.
Barzani "menekankan perlunya semua pihak untuk mengintensifkan upaya dan usaha mereka untuk memungkinkan proses perdamaian mencapai hasil yang diinginkan". Ia menegaskan kembali komitmen penuh untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi proses perdamaian di Turki dan membuatnya berhasil," kata pernyataan itu.
Partai DEM telah lama mendesak demokrasi yang lebih besar di Turki dan hak-hak bagi penduduk Kurdi di negara itu, dan juga untuk memperbaiki kondisi bagi Ocalan yang dipenjara.
Ocalan, 75 tahun, mendirikan PKK, pada tahun 1978, yang memulai pemberontakan bersenjata untuk negara Kurdi otonom di tenggara Turki pada tahun 1984, yang menelan korban puluhan ribu jiwa. Kelompok itu dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki dan sekutu-sekutu Baratnya. Pemerintah pusat Irak di Baghdad mengumumkan larangan terhadap kelompok itu, yang memiliki pangkalan di Irak utara, tahun lalu.
Ditangkap pada tahun 1999 dan dihukum karena pengkhianatan, Ocalan telah menjalani hukuman seumur hidup di pulau Imrali di Laut Marmara.
Pemerintah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara tradisional memiliki hubungan yang antagonis dengan partai sayap kiri DEM. Erdogan sering kali menyingkirkan pejabat terpilihnya atas tuduhan hubungan dengan PKK dan menggantinya dengan pejabat yang ditunjuk negara. Namun, hubungan yang dingin ini mulai mencair Oktober lalu, ketika mitra koalisi Erdogan, politikus nasionalis sayap kanan Devlet Bahceli menyarankan agar Ocalan dapat diberikan pembebasan bersyarat, jika kelompoknya meninggalkan kekerasan dan membubarkan diri.
Upaya perdamaian ini dilakukan pada saat Erdogan mungkin memerlukan dukungan dari partai DEM di parlemen untuk memberlakukan konstitusi baru yang dapat memungkinkannya untuk tetap berkuasa untuk masa jabatan yang tidak terbatas.
Konstitusi Turki tidak mengizinkan Erdogan, yang telah berkuasa sejak 2003 sebagai perdana menteri dan kemudian sebagai presiden, untuk mencalonkan diri lagi kecuali jika pemilihan umum lebih awal diadakan — sesuatu yang juga memerlukan dukungan dari partai pro-Kurdi.
Bahkan ketika upaya perdamaian terbaru sedang berlangsung, pemerintah Erdogan telah memperluas tindakan keras terhadap oposisi, menangkap wartawan dan politisi. Beberapa wali kota Kurdi terpilih telah digulingkan dari jabatannya dan digantikan dengan pejabat yang ditunjuk negara, yang terbaru Sabtu ini, ketika wali kota kotamadya Van di Turki timur dicopot dari jabatannya dan digantikan dengan gubernur yang ditunjuk negara. Sementara itu, konflik terus berlangsung antara kelompok bersenjata yang didukung Turki dan pasukan Kurdi di Suriah timur laut.
Turki memandang Pasukan Demokratik Suriah, aliansi militer Kurdi yang didukung AS di Suriah, sebagai perpanjangan dari PKK. SDF sedang berunding dengan pemerintah baru di Damaskus setelah penggulingan Presiden Suriah Bashar Assad dalam serangan pemberontak.
Sementara sebagian besar mantan kelompok pemberontak telah setuju untuk membubarkan diri dan bergabung dengan tentara Suriah yang baru, SDF sejauh ini menolak.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan Sabtu bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kembali kehadiran militernya di Suriah timur laut jika para pemimpin baru negara itu menghilangkan keberadaan PKK di daerah tersebut. Juga pada Sabtu, Kurdi di Suriah timur laut menggelar protes massal untuk menuntut pembebasan Ocalan.(arabnews)
