Pemerintahan Donald Trump mengumumkan pada Minggu bahwa mereka akan menonaktifkan hampir seluruh staf Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) di seluruh dunia, kecuali sebagian kecil yang dianggap penting. Selain itu, sekitar 2.000 posisi staf yang berbasis di AS juga akan dihapus.
Langkah ini merupakan salah satu upaya terbesar Trump dan pendukungnya, termasuk Elon Musk, untuk memangkas badan bantuan dan pembangunan yang telah berusia lebih dari enam dekade. Kebijakan ini sejalan dengan agenda mereka untuk mengecilkan ukuran pemerintahan federal.
Kebijakan ini diambil setelah seorang hakim federal pada Jumat lalu mengizinkan pemerintah melanjutkan rencana pemutusan kerja ribuan staf USAID, baik di AS maupun di luar negeri. Hakim Distrik AS Carl Nichols menolak gugatan para karyawan yang berusaha memblokir kebijakan tersebut.
Dalam pemberitahuan resmi kepada staf USAID yang diperoleh Associated Press, disebutkan bahwa pada Minggu, 23 Februari 2025, pukul 11:59 malam EST, seluruh pegawai USAID yang direkrut langsung, kecuali mereka yang menjalankan fungsi kritis atau program tertentu, akan ditempatkan dalam status cuti administratif secara global.
Selain itu, USAID juga akan memangkas sekitar 2.000 staf berbasis di AS, yang berarti banyak pegawai yang saat ini dalam status cuti akan kehilangan pekerjaannya secara permanen.
Pete Marocco, wakil administrator yang ditunjuk Trump untuk memimpin USAID, mengindikasikan bahwa sekitar 600 staf—sebagian besar berbasis di AS—akan tetap dipertahankan untuk sementara waktu. Salah satu tugas mereka adalah mengatur kepulangan staf USAID dan keluarganya yang berada di luar negeri.
Baik USAID maupun Departemen Luar Negeri belum memberikan komentar terkait kebijakan ini.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar selama berbulan-bulan untuk membubarkan USAID. Termasuk dalam rencana ini adalah penutupan kantor pusat di Washington dan penghentian ribuan program bantuan dan pembangunan di berbagai negara. Trump dan Musk berpendapat bahwa USAID hanya membuang-buang anggaran dan lebih menguntungkan agenda liberal.
Gugatan hukum yang diajukan oleh serikat pekerja pemerintah, kontraktor USAID, dan pihak lain menyebutkan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang konstitusional untuk membubarkan badan independen atau menghentikan program yang didanai oleh Kongres tanpa persetujuan anggota parlemen.
Kebijakan Trump ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama puluhan tahun, yang menilai bahwa bantuan pembangunan berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan, memperkuat ekonomi, dan membangun aliansi strategis. Program bantuan ini juga selama ini dianggap sebagai alat diplomasi “soft power” AS untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional.
Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir, ratusan kontraktor USAID dilaporkan telah menerima surat pemutusan kerja tanpa mencantumkan nama penerima atau jabatan mereka. Menurut sejumlah pekerja, hal ini bisa menyulitkan mereka dalam mengajukan tunjangan pengangguran.
Di sisi lain, seorang hakim dalam kasus terpisah telah sementara waktu memblokir pembekuan dana bantuan luar negeri. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah masih menahan dana bantuan meskipun ada putusan pengadilan, dan setidaknya harus segera memulihkan sebagian dana untuk program yang telah berjalan di berbagai negara. (VOA)
