Pemilu Bangladesh kemungkinan akan digelar pada 2025

Pemilihan umum di Bangladesh dapat diselenggarakan pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Pernyataan itu diungkapkan pemimpin sementara Muhammad Yunus pada hari Senin (16/12).

Pemenang Nobel berusia 84 tahun itu mengatakan penyelesaian reformasi elektoral akan menentukan jangka waktu pemungutan suara.

"Jika ada konsensus politik dan daftar pemilih disiapkan secara akurat dengan hanya sedikit reformasi, pemilihan umum dapat diselenggarakan pada akhir tahun 2025," kata Yunus dalam pidato yang disiarkan televisi.

"Jika reformasi tambahan diperlukan, dan dengan mempertimbangkan konsensus nasional, mungkin diperlukan waktu setidaknya enam bulan lagi."

Yunus menyampaikan pidato pada peringatan 53 tahun kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan.

Setelah jatuhnya Sheikh Hasina
Yunus mengepalai pemerintahan sementara yang dibentuk setelah protes menggulingkan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada bulan Agustus.

Hasina, 77, melarikan diri ke India setelah protes massal di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintahan Liga Awami-nya menghadapi tuduhan kecurangan pemilu dan penindasan terhadap oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP). Ratusan orang tewas dalam beberapa minggu menjelang penggulingan Hasina, sebagian besar oleh tembakan polisi. Pembunuhan balasan setelah kejatuhannya mengakibatkan banyak korban lainnya. Surat perintah penangkapan untuk Hasina juga telah dikeluarkan. Pemerintahan Yunus telah meluncurkan reformasi untuk memulihkan lembaga-lembaga demokrasi dan mengatasi pelanggaran masa lalu. 

BNP dan kelompok-kelompok oposisi lainnya mendorong pemilihan umum yang dipercepat. Bangladesh terakhir kali mengadakan pemilihan umum pada bulan Januari, yang secara luas dikritik sebagai tidak bebas dan tidak adil.

Ketegangan agama semakin memanas
Yunus menjelajahi negara berpenduduk 173 juta orang itu pada saat ketegangan agama meningkat dengan minoritas Hindu yang mengatakan bahwa mereka menghadapi penindasan yang kejam di bawah pemerintahan sementara.

Mantan PM Hasina juga mengeluarkan pernyataan yang menuduh pemimpin sementara itu gagal melindungi umat Hindu dan minoritas lainnya.

Hubungan dengan India juga mulai renggang menyusul penangkapan seorang pemimpin agama Hindu di kota selatan Chittagong dan penyerbuan kantor konsulat Bangladesh oleh demonstran di negara bagian Tripura di timur laut India, yang berbatasan dengan Bangladesh. (dw)