Pertama kalinya dalam 100 tahun, Dewan Kepala Rabbi Israel kosong

Masa jabatan Dewan Kepala Rabbinat Israel berakhir awal minggu ini sehingga menyebabkan Israel tidak memiliki rabi yang berfungsi untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad. Situasi ini memengaruhi layanan keagamaan yang melibatkan hampir setiap warga negara.

Kepala Rabbinat mengawasi fungsi-fungsi utama, seperti menyetujui daging impor dengan mengirim tim ke luar negeri untuk mengawasi penyembelihan dan pengemasan. Meskipun tim saat ini sudah ada, mereka akan kembali ke Israel dalam beberapa minggu, dan tanpa tindakan legislatif untuk memperpanjang masa jabatan dewan, tim baru tidak dapat dikirim, yang berpotensi menyebabkan kekurangan daging. Rabbinat juga mensertifikasi makanan impor lainnya, yang tidak dapat dijual di Israel tanpa sertifikasi halalnya.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada makanan, karena rabbinate juga mensertifikasi mohel, pengawas kashrut, rabbi kota, dan hakim untuk pengadilan rabbinical, yang menangani perpindahan agama dan perceraian. 

Sekadar diketahui, kashrut adalah hukum diet Yahudi yang berasal dari Taurat dan mengatur cara menyiapkan, menyimpan, dan memakan makanan. Kata kashrut dalam bahasa Ibrani berarti "kesesuaian ritual"

Pengadilan saat ini menghadapi kekurangan 20 hakim dari 99 hakim di seluruh negeri, yang menyebabkan penundaan, terutama bagi mereka yang ingin bercerai.

Situasi ini muncul dari petisi Mahkamah Agung yang berupaya memasukkan perempuan dalam badan yang memilih dewan. Pengadilan mengusulkan untuk menunjuk 10 perwakilan perempuan, tetapi rabbinate menolak, dengan alasan ketidakmampuan untuk menahbiskan perempuan sebagai rabbi.

Pemilihan umum ditunda, dan meskipun sekarang ditetapkan pada tanggal 29 September untuk memilih kepala rabbi baru, undang-undang baru dapat memperpanjang masa jabatan dewan yang dibubarkan, sehingga menunda perlunya pemilihan umum.

Kepala Rabbinat awalnya terkait dengan Zionisme, yang didirikan selama mandat Inggris untuk menyediakan layanan keagamaan bagi orang Yahudi di Israel. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga ini semakin bersifat politis, dengan banyak yang melihatnya sebagai benteng ultra-Ortodoks yang terputus dari nilai-nilai Zionis modern, seperti wajib militer.

Para kritikus berpendapat bahwa rabi yang lebih inklusif, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang militer, dapat membangun kembali kepercayaan dan mendorong kerja sama antara rabi dan masyarakat Israel. (ynetnews)