Polda Sumatera Barat kembali tercoreng kasus hukum yang melibatkan personelnya. Terbaru, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak rekannya sendiri, Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Solok, AKP Dadang Iskandar.
Eksekusi Ulil terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Jumat (22/11) dini hari. Dadang diduga tidak senang personel Satreskrim Polres Solok Selatan menggarap kasus galian tambang C ilegal. Ketika itu, personel Satreskrim Solok Selatan baru menangkap salah satu terduga pelaku kasus tambang C ilegal.
Tak lama setelah peristiwa itu, muncul spekulasi liar Dadang membekingi para pelaku penambangan ilegal di Solok Selatan. Ulil diduga dieksekusi Dadang demi mengamankan para pelaku bisnis haram tersebut.
Kasus lainnya yang menjadi catatan hitam bagi wilayah hukum Polda Sumbar terjadi di Padang, Juni lalu. Ketika itu, Polda Sumbar disorot karena kasus kematian bocah tiga belas tahun, Afif Maulana. Afif diduga tewas dianiaya personel Polsek Kuranji, Padang.
Menurut investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, peristiwa bermula saat Afif bersama anak-anak lain yang diduga hendak tawuran bertemu dengan polisi yang sedang patroli di dekat Jembatan Kuranji, Padang, pada 9 Juni 2024. Saat itu, sepeda motor yang dikendarai Afif dan rekannya diduga ditendang polisi hingga terjatuh.
Bersama rekan-rekannya, Afif dibawa ke markas Polsek Kuranji untuk dimintai keterangan. Pada saat diperiksa, ada tujuh korban yang diduga mengalami penyiksaan, termasuk Afif. Jasad Afif ditemukan pada hari yang sama, tepatnya sekitar pukul 11.00 WIB, di aliran sungai dekat Jembatan Kuranji.
Polda Sumbar membantah bahwa personel yang berpatroli pada hari kejadian menganiaya Afif. Korban justru disebut melompat ke sungai untuk menghindari penangkapan polisi. Meskipun begitu, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, mengakui adanya kesalahan prosedur yang dilakukan 45 anggotanya dalam penanganan Afif dan kawan-kawan.
Kasus lainnya yang tak kalah besar ialah keterlibatan mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual-beli barang bukti narkoba. Di persidangan, jenderal kepolisian bintang dua itu terbukti menerima keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu senilai SGD 27.300 atau setara dengan Rp 300 juta. Pada 2023, Teddy divonis penjara seumur hidup.
Guru besar ilmu politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi berpendapat Mabes Polri perlu turun langsung menginvestigasi kasus-kasus hukum yang diduga melibatkan personel di wilayah hukum Polda Sumbar. Ia menduga kasus-kasus itu terjadi lantaran lemahnya pengawasan dari internal dan eksternal dari elemen masyarakat.
"Untuk kasus Polda Sumbar memang ada banyak hal, yang saya kira, perlu dikritisi benar, terutama menyangkut soal positioning dari polisi berkaitan dengan internal mereka. Terutama, tadi misalnya, kasus terakhir kan itu kasus pembekingan. Di mana Kabagops diduga membekingi tambang ilegal," kata Muradi kepada Alinea.id, Selasa (26/11).
Kasus Teddy Minahasa dan dugaan pembekingan oleh Dadang, Menurut Muradi, mengindikasikan polisi "ketagihan" menyalahgunakan wewenang untuk melindungi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, rentetan kasus yang terjadi di Polda Sumbar sudah seharusnya menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
"Dia (Dadang) menyalahgunakan wewenang untuk membekingi aktivitas tambang ilegal yang melanggar hukum. Kesalahan lainnya, dia menggunakan senjata untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu. Jadi, ini sudah harus diambil alih," ujar Muradi.
Muradi juga menyoroti kasus kematian Afif yang hingga kini tidak jelas akhirnya. Berbarengan dengan kasus kematian Ulil, menurut Muradi, Polri atau Polda Sumbar harus terbuka mengungkap hasil investigasi mereka kepada publik.
"Karena di kasus Afif itu, terkesan Polda Sumbar itu defensif. Padahal, Kapolri pengin terang-benderang. Kalau kasus ini tidak dibuka, saya kira, Kapolri dan Mabes Polri harus mengambil alih. Jadi, kalau diabaikan bukan tidak mungkin orang membenci polisi dan kemudian muncul kesan polisi tidak seprofesional yang dibayangkan," kata Muradi.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto sepakat perlu ada investigasi menyeluruh untuk mengungkap penembakan terhadap Ulil. Evaluasi juga perlu dilakukan oleh Polri terhadap kinerja Polda Sumbar.
"Dalam konteks kasus di Solok, problemnya adalah siapa yang jadi beking usaha ilegal? Apakah hanya oknum? Bagaimana bila organisasi juga terlibat, atasan dan struktur organisasi? Mengapa kasus beking tambang di Solok baru mencuat setelah terjadi penembakan oleh oknum aparat pada aparat yang lain? Apakah kalau tidak ada peristiwa tersebut, berarti tak ada masalah beking-bekingan?" kata Bambang.
Pendekatan secara prosedural, menurut Bambang, tak cukup untuk mengungkap akar peristiwa penembakan terhadap AKP Ulil. Sebagaimana kasus Afif, kasus polisi tembak polisi di Solok harus diungkap secara terang-benderang. Bukan tidak mungkin ada petinggi Polda Sumbar atau bahkan Polri yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Membuka kasus beking- bekingan dan budaya setor pada atasan. Budaya setor atasan dan bekingan itu salah satu manifestasi dari perubahan nilai yang menjalar pada personel kepolisian menjadi lebih materialistik dan pragmatis," kata Bambang.
Menyoal kasus lain yang turut menjadi sorotan publik di Polda Sumbar, menurut Bambang, bisa jadi terjadi di banyak polda lain. Polri harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terbukti melindungi para pelaku kejahatan.
"Kasus-kasus di Sumbar itu adalah fenomena gunung es yang bisa terjadi di seluruh polda di negeri ini. Jadi, ini bukan karena Polda Sumbarnya, tetapi penyimpangan perilaku aparat penegak hukum kita," kata Bambang.
