Pro-kontra penjara terpencil bagi koruptor ala Prabowo

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana membangun penjara khusus bagi para koruptor di pulau terpencil. Menurut Prabowo, penjara terpencil itu dibangun demi mencegah para koruptor melarikan diri atau menikmati fasilitas istimewa.

"Saya akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka enggak bisa keluar. Kita akan cari pulau yang kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo saat berpidato di hadapan para guru di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3). 

Menurut Prabowo, korupsi merupakan salah satu penyebab kesulitan ekonomi yang dialami oleh guru, dokter, perawat, hingga petani. Prabowo berjanji akan memberantas praktik-praktik korupsi dan bikin jera para koruptor. "Kami akan usir mereka dari bumi Indonesia," imbuh Prabowo. 

Gagasan penjara di pulau terpencil yang diutarakan Prabowo itu ditanggapi berbagai kalangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak setuju para koruptor diisolasi di penjara khusus. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah tak menyediakan makanan bagi mereka. 

“Cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri,” kata Johanis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/3). 

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menilai gagasan penjara terpencil untuk para koruptor bisa jadi salah satu solusi untuk mengurai problem kelebihan kapasitas di lembaga permasyarakatan. Over kapasitas hingga di atas 100% terjadi di 525 lapas dan rutan pada 33 kanwil pemasyarakatan.

"Artinya, kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada pada wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi,” kata Willy dalam sebuah keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Rabu (19/3). 

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat penjara terpencil untuk koruptor bisa jadi solusi sementara. Seiring itu, pemerintah harus membenahi sistem permasyarakatan supaya tidak ada lagi kasus kongkalikong antara petugas lapas dan koruptor. 

“Kalau sistem yang ada diperbaiki, belum tentu juga selesai dalam waktu cepat. Maka, timbulah ide bikin pulau terpencil untuk penjara koruptor,” ujar Fickar kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini. 

Penjara di pulau terpencil, kata Fickar, bisa memudahkan pengawasan terhadap para koruptor. Selama ini, pemenjaraan minim efek jera lantaran para koruptor masih bebas berkeliaran di luar bui dengan menyuap petugas. 

"Ini indikator bahwa Presiden Prabowo sudah putus asa. Sudah pusing dengan kelakuan aparatur permasyarakatan... Kalau koruptor mau jalan-jalan itu memerlukan kapal atau pesawat dan itu bisa dipantau. Enggak bisa nyeberang langsung ke Pulau Jawa," ungkap Fickar. 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman skeptis penjara di pulau terpencil bisa bikin koruptor jera. Menurut dia, RUU Perampasan Aset lebih menakutkan bagi para koruptor ketimbang penjara.