Reshuffle kabinet untuk mendukung transisi pemerintahan

Dua bulan sebelum purnatugas, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) jajaran kabinet Indonesia Maju. Perombakan ini dinilai sebagai langkah transisi pemerintahan dari era Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengaku, tidak mengetahui secara pasti alasan Jokowi melakukan reshuffle, karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Tetapi, kemungkinan reshuffle dilakukan untuk mendukung transisi pemerintahan. 

“Bisa saja mereka yang menjadi menteri sekarang ini akan menjadi menteri kabinet yang akan datang,” kata Rachmat Gobel kepada wartawan, Senin (19/8).

Legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, Jokowi sebagai presiden memiliki hak prerogatif untuk memecat maupun mengangkat seseorang menjadi anak buahnya di pemerintahan.

Terlebih, di akhir masa jabatannya ini, Jokowi perlu soft landing dan mewarisi pemerintahan yang baik untuk negara. 

“Hak prerogatifnya presiden kan! Ya tentu presiden punya alasan kenapa ada pergantian menteri pada saat sekarang. Itu saja yang saya lihat,” pungkas Rachmat Gobel.

Presiden Joko Widodo melantik tiga menteri, dan satu wakil menteri. Pelantikan menteri dan wakil menteri baru itu berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi ini merupakan ketiga kalinya seusai pilpres pada 14 Februari 2024 .

Adapun nama-nama menteri yang dilantik, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadilia yang menggantikan Arifin Tasrif. Bahlil sebelumnya menjabat Menteri Investasi.

Posisi Menteri Investasi yang ditinggal Bahlil digantikan oleh Rosan Roeslani. Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Kemudian posisi Menteri Hukum dan HAM baru dijabat politikus partai Gerindra Supratman Andi Agtas menggantikan Menkumham Sebelumnya Yasonna Laoly.