Program makan bergizi gratis (MBG) resmi diluncurkan, Senin (6/1). Untuk tahap awal, MBG akan menyasar sekitar 600 ribu orang. Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) utamanya digelar di kota dan kabupaten di 26 provinsi di yang sudah pernah menjalankan uji coba MBG dalam beberapa bulan terakhir.
Khusus untuk MBG, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi. SPPG itu nantinya bakal jadi dapur umum untuk memasak makanan yang akan dibagikan kepada anak-anak dalam program MBG.
"Dengan asumsi satu titik SPPG dapat memproduksi tiga ribuan porsi makanan, maka penerima manfaat akan mencapai enam ratus ribu orang," ujar juru bicara Istana Kepresidenan Adita Irawati seperti dikutip dari BBC, Minggu (05/01).
Menurut Adita, jumlah penerima akan terus ditingkatkan. Program MBG ditargetkan menyentuh 15 juta penerima manfaat. Untuk syarat pemenuhan gizi, SPPG diwajibkan menyediakan makanan yang punya unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, mineral, dan lainnya. "Jenis makanan bisa bervariasi," imbuhnya.
Khusus untuk di DKI Jakarta, saat ini sudah ada 4 SPPG yang siap beroperasi, yaitu SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Sarjoko mengatakan keempat SPPG itu akan menyediakan MBG untuk 12.054 siswa.
Hingga akhir Januari, total 17 SPPG disiapkan untuk mengakomodasi program MBG yang bakal dijalankan di wilayah DKI. "Hal itu untuk memastikan pelaksanaan MBG di Jakarta berjalan lancar,” kata Sarjoko dalam sebuah siaran pers.
Berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MBG?
BGN menargetkan 19,47 juta orang penerima MBG pada 2025. Untuk mengeksekusi target itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun yang bersumber dari APBN. Sebesar Rp63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional, sedangkan Rp7,43 triliun sisanya dipakai untuk program-program dukungan manajemen operasional.
Rencananya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus menyempurnakan MBG pada tahun-tahun mendatang. Pada 2026, penerima MBG ditingkatkan menjadi 30,46 juta dengan estimasi anggaran mencapai Rp109,7 triliun. Pada 2027, ditargetkan sebanyak 41,45 juta penerima program MBG dengan anggaran Rp149,2 triliun.
Pada 2028, jumlah penerima MBG akan kembali naik, yakni mencapai 62,17 orang dengan estimasi anggaran sebesar Rp 223,8 triliun. Pada 2029 atau pada akhir pemerintahan Prabowo, jumlah penerima MBG ditargetkan sudah mencapai 82,9 juta orang sebagaimana janji Prabowo-Gibran pada masa kampanye Pilpres 2024. Pada tahun terakhir, MBG diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp298,4 triliun.
Selain di DKI, provinsi mana lagi yang jadi fokus program MBG tahap awal?
Sebanyak 190 SPPG bakal resmi beroperasi untuk menyalurkan MBG sejak Senin (6/1). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan program MBG hanya akan menyasar daerah yang sudah memiliki infrastruktur memadai untuk tahap awal.
"Kami fokus pada wilayah yang paling siap. Misalnya, daerah yang memiliki lahan atau bangunan yang bisa digunakan, serta memiliki jumlah penerima manfaat yang cukup besar dalam radius tertentu," kata Hasan.
Jawa Barat jadi lokasi dengan SPPG terbanyak, yakni 58 titik, diekor Jawa Tengah (40 titik), dan Jawa Timur (32 titik). Sisanya tersebar di Banten, DI Yogyakarta, Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Riau, Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menurut Hasan, SPPG ditempatkan di lokasi yang berdekatan dengan sekitar 3.000 penerima manfaat, yakni anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. "Kami optimis seluruh wilayah sudah terlayani dalam tiga tahun," imbuhnya.
Bagaimana pemerintah menyiapkan makanan untuk program MBG?
Dikutip dari Kompas, setidaknya ada tiga skema pengolahan makan bergizi gratis yang disiapkan BGN. Pertama, BGN menyiapkan dapurnya sendiri. Kedua, BGN bekerja sama dengan lembaga negara lain, misalnya dengan kodim, polres, dan pemerintah daerah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN). Ketiga, BGN bekerja sama dengan swasta.
Di dapur yang dikelola BGN, kementerian/lembaga, dan swasta tersebut akan ada tiga aparatur sipil negara (ASN) yang ditiugaskan. Para ASN berasal dari sarjana penggerak pembangunan. Satu menjadi kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu lagi merupakan akuntan dan auditor yang memegang uang dari APBN.
Dipatok menghabiskan biaya Rp10 ribu per porsi, bahan makanan yang disiapkan untuk program MBG berasal dari komoditas lokal. Para pelaku usaha, termasuk badan usaha milik desa (BUMDes) dan ribuan koperasi akan dilibatkan untuk mendukung program itu.
