Ribuan orang di Montenegro menuntut pemerintah tanggap terhadap penembakan massal

Ribuan orang berunjuk rasa pada 16 Januari di jalan-jalan ibu kota Montenegro. Massa memprotes pemerintah yang dianggap tidak memadai terhadap penembakan massal yang menewaskan 13 orang di kota Cetinje pada 1 Januari.

Para pengunjuk rasa di Podgorica menuntut pengunduran diri pejabat keamanan tinggi, dengan mengatakan penembakan massal itu merupakan konsekuensi dari sistem yang rusak dan tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak berwenang.

"Tidak ada yang bertanggung jawab, jadi kami bertanya: Di mana mereka yang bertanggung jawab? Mengapa mereka tetap diam selama berhari-hari?" kata seorang pengunjuk rasa, yang tidak menyebutkan namanya.

Para peserta membawa poster yang mengatakan pengunduran diri pejabat pemerintah akan menjadi langkah minimum untuk mengambil tanggung jawab.

Mereka menyerukan Menteri Dalam Negeri Danilo Saranovic dan wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas keamanan, Aleksa Becic, untuk mengundurkan diri.

Para peserta, yang melakukan hening cipta selama 13 menit untuk menghormati para korban, juga menyerukan penyitaan senjata api, peraturan yang lebih ketat untuk memperoleh lisensi senjata, dan pengenalan kembali pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.

Peristiwa penembakan pada saat hari tahun baru  menewaskan 13 orang, termasuk dua anak-anak, di Cetinje, sebuah kota di Montenegro selatan dengan populasi sekitar 13.000 jiwa yang terletak sekitar 34 kilometer di sebelah barat Podgorica. Keluarga dan teman tersangka penembak, Aco Martinovic, termasuk di antara korban.

Martinovic meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. Motif penembakan tersebut tidak jelas. Pihak berwenang pada tahun 2022 menyita senjata ilegal dari Martinovic, dan ia dijatuhi hukuman penjara tiga bulan pada akhir tahun 2024, yang telah ia ajukan banding.

Menanggapi penembakan tersebut, pemerintah pada tanggal 3 Januari mengumumkan serangkaian tindakan pengendalian senjata baru setelah sesi tujuh jam Dewan Keamanan Nasional.

Proposal tersebut mencakup verifikasi ulang lisensi senjata yang ada dan hukuman berat bagi mereka yang gagal menyerahkan senjata ilegal dalam jangka waktu dua bulan.

Sebuah protes yang dipimpin oleh mahasiswa pada tanggal 5 Januari memenuhi jalan-jalan Podgorica dan juga menyerukan tanggapan lebih lanjut dari pemerintah. Para mahasiswa menolak undangan dari Perdana Menteri Milojko Spajic untuk bertemu dan membahas tuntutan mereka.

Mereka mengatakan tuntutan mereka jelas dan meminta pemerintah untuk mengumumkan secara terbuka apakah tuntutan tersebut akan diadopsi. (rferl)