Negara bagian Johor Malaysia mengubah peraturan hari libur untuk mengakomodir sektor bisnis dan waktu akhir pekan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Tidak semua senang dengan perubahan ini. Sebagian menilai Johor telah kembali ke tradisi era kolonial.
Kritik ini ditanggapi dingin oleh bupati Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ia mengatakan mereka yang tidak setuju dengan keputusan negara bagian selatan untuk mengubah akhir pekan menjadi Sabtu dan Minggu dapat pindah ke negara bagian Malaysia lainnya yang menerapkan Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan.
"Jika ada pihak yang kesal atau tidak puas karena agenda pribadi, ingin memprovokasi rakyat atau memiliki kepentingan politik, silakan pindah ke negara bagian yang masih memiliki Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan," kata Tunku Ismail dalam teguran keras yang diunggah di Facebook pada 10 Oktober.
Negara bagian lain di Malaysia yang mayoritas Muslim yang mengikuti akhir pekan Jumat-Sabtu adalah Kelantan, Terengganu, dan Kedah. Negara bagian ini dikendalikan oleh aliansi oposisi Perikatan Nasional (PN), yang dipimpin oleh Parti Islam SeMalaysia (PAS) yang konservatif dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia.
Pada 7 Oktober, Tunku Ismail mengumumkan bahwa Johor akan kembali ke jadwal libur Sabtu-Minggu tahun depan dari jadwal Jumat-Sabtu yang berlaku saat ini. Ia mengatakan keputusan ini mempertimbangkan keinginan warga Johor untuk lebih banyak waktu bersama keluarga dan sejalan dengan proyek pembangunan yang akan menguntungkan negara bagian dan rakyatnya.
Namun, keputusan tersebut dikritik oleh anggota parlemen dari PAS dan dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang mengatakan bahwa hari Jumat harus diprioritaskan karena merupakan hari suci bagi umat Islam.
Johor mengubah jadwal liburnya menjadi hari Jumat dan Sabtu pada tahun 2014, sebagai langkah untuk menghormati pentingnya hari Jumat bagi umat Islam dan untuk mengakui Islam sebagai agama negara bagian.
Anggota parlemen PKR Hassan Abdul Karim mengatakan bahwa jadwal libur Sabtu-Minggu sejalan dengan preferensi Inggris, bekas penjajah Malaysia, dan mengubah jadwal libur yang berlaku saat ini mengabaikan budaya, sejarah politik, dan pemahaman negara bagian.
“Mengembalikan hari Minggu sebagai akhir pekan dan menjadikan hari Jumat sebagai hari kerja adalah sesuatu yang telah dilakukan negara bagian beberapa tahun lalu. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena umat Muslim di Johor tidak mendukung langkah tersebut,” katanya dalam sebuah pernyataan di Facebook.
Senada dengan itu, pemimpin PAS Johor Mohd Mazri Yahya menggambarkan akhir pekan Sabtu-Minggu sebagai “warisan kolonial”.
Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi menyerukan agar partai-partai politik berhenti mempolitisasi keputusan tersebut, dan mengatakan pada 11 Oktober bahwa isu-isu seperti ini dapat memperburuk ketegangan dan mengganggu keharmonisan di dalam negara bagian.
“Pemerintah negara bagian percaya bahwa tidak semua hal harus dipolitisasi. Setiap keputusan dibuat demi kepentingan terbaik negara bagian dan masyarakat Johor,” katanya dalam sebuah pernyataan di Facebook.
Analis mengatakan kritik partai-partai politik tersebut bersifat regresif secara ekonomi, dengan menunjukkan bahwa pengaturan akhir pekan yang baru membantu Johor menyelaraskan kegiatan ekonominya dengan pemerintah federal dan meningkatkan hubungan bisnis internasional dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Indonesia.
“Dengan peningkatan investasi yang diantisipasi mengalir ke Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura, perubahan akhir pekan baru akan memenuhi kebutuhan investor yang masuk, karena bisnis internasional biasanya beroperasi pada hari Jumat. Pernyataan ‘kolonial’ PAS akan dilihat sebagai kemunduran ekonomi,” kata Halmie Azrie Abdul Halim, seorang analis senior di konsultan risiko politik Vriens and Partners.
"Minggu kerja saat ini di Johor, yang memakan waktu empat hari kerja, bukan lima hari seperti biasanya, dapat meningkatkan biaya bisnis bagi mereka yang berinvestasi di Johor dengan operasi di luar negeri," kata Amir Fareed Rahim, direktur strategi di konsultan risiko politik KRA Group.
“Bagi bisnis internasional, hari Minggu adalah hari libur, dan jika mereka perlu beroperasi pada hari Minggu, perusahaan akan mengeluarkan biaya lembur untuk karyawan, yang akan meningkatkan biaya menjalankan bisnis.” katanya. (thestraitstimes)
