Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID) resmi ditutup. Penutupan USAID diumumkan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE) AS Elon Musk di X Spaces, Senin (3/2) lalu.
"Terkait dengan USAID, saya sudah berbicara dengan (Presiden AS Donald Trump) secara mendetail dan dia setuju kita harus menutupnya," kata Musk.
Penutupan USAID merupakan bagian dari skema penghematan anggaran Trump. Tak lama setelah dilantik, Trump mengumumkan akan membekukan dana bantuan asing dari AS. Dia berdalih ingin agar bantuan-bantuan kemanusiaan yang digelontorkan pemerintah sejalan dengan kebijakan Make America Great Again (MAGA).
"Saya suka konsep (bantuan USAID), tapi mereka ternyata kaum radikal kiri," kata Trump seperti dikutip dari Reuters.
Trump ingin agar USAID berada di bawah kendali Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS. Menlu AS Marco Rubio mengklaim saat ini sudah diangkat Trump jadi pelaksana tugas Kepala USAID.
Pengambilalihan USAID diprotes para pegawai lembaga itu. Pasalnya, USAID didesain sebagai lembaga independen. Senator Brian Schatz mengatakan tindakan Trump mengambil alih USAID menyalahi regulasi.
"Apa yang terjadi terhadap USAID melawan hukum. Ini ilegal dan berbahaya bagi warga Amerika, baik di dalam maupun di luar negeri," kata politikus Partai Demokrat itu.
USAID didirikan pada 1961 oleh Presiden AS John F. Kennedy. Lembaga itu didesain untuk mengelola program-program bantuan kemanusiaan dari AS dan fokus pada bidang pengembangan ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang.
Pada 2023, AS--sebagian via USAID--menggelontorkan US$72 miliar ke berbagai belahan dunia guna mendanai berbagai program, mulai dari kesehatan perempuan, akses terhadap air bersih, penanganan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga persoalan antikorupsi.
Menurut kalkulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), angka itu setara 42% dari total seluruh bantuan kemanusiaan yang digelontorkan berbagai lembaga dan badan di seluruh dunia pada 2024.
Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai nasib sekitar sepuluh ribu pegawai USAID yang tersebar di seluruh dunia. Namun, sejumlah pegawai USAID di kantor pusat mereka di AS sudah diminta untuk mengambil cuti tanpa batas waktu.
Berapa banyak bantuan USAID ke Indonesia selama ini?
Indonesia termasuk salah satu penerima bantuan USAID. Selama 20 tahun terakhir, menurut Kedubes AS di Indonesia, USAID telah menggelontorkan dana sekitar US$5 miliar atau lebih dari Rp80 triliiun untuk beragam program kemanusiaan dengan menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.
Program-program yang dijalankan USAID selama ini, semisal USAID MPHD yang bertujuan menyelamatkan ibu dan bayi dengan meningkatkan akses layanan kesehatan, USAID PASTI yang fokus menurunkan angka stunting, dan USAID PREVENT TB yang mendukung pencegahan TBC secara efektif.
Pada era pandemi Covid-19, USAID menggelontorkan lebih dari US$65 juta demi membantu pemerintah Indonesia menangani Covid. Sebagai donor terbesar untuk COVAX, USAID juga membantu pengiriman lebih dari 100 juta dosis vaksin ke Indonesia.
Pada 2023, USAID menyalurkan US$153 juta untuk beragam program di Indonesia. Anggaran itu antara lain digelontorkan untuk proyek-proyek yang mendukung terciptanya pemerintahan demokratis, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Sejak 24 Januari 2025, USAID Indonesia mengumumkan membatalkan tiga permohonan jenis bantuan yang sudah disepakati sebelumnya. Pengumuman itu diunggah di akun Instagram resmi USAID Indonesia.
Ketiga permohonan bantuan yang dibatalkan, yakni Solicitation No. 72049725R00001 Resident Hire USPSC Infectious Disease Advisor, GS-13, Solicitation No. 72049725R10002 USAID CCNPSC Project Management Specialist (Tuberculosis), FSN-10, Solicitation No. 72049725R10004 USAID CCNPSC Project Management Specialist (Urban Resilience Lead), FSN-11.
"USAID/Indonesia mungkin membuka kembali bantuan-bantuan itu di masa depan. Pihak-pihak yang tertarik diperbolehkan untuk mengajukannya kembali pada saat itu," ujar Supervisory Executive Officer USAID/Indonesia, Sean Mendoza.
Program penanganan AIDS bakal terganggu
Dilansir dari BBC, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana mengatakan penutupan USAID bakal mengganggu penanganan AIDS di Indonesia. Selama ini, sebagaimana dicatat Kementerian Kesehatan, mayoritas anggaran untuk penanganan HIV berasal dari Global Fund.
AS menyumbang sekitar sepertiga anggaran Global Fund. USAID membantu pendanaan Global Fund lewat Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR). Dana dari PEPFAR-USAID dimanfaatkan sejumlah LSM untuk pendampingan penyintas HIV.
"Global Fund memang bukan dibiayai pemerintah AS semata, tetapi sepertiganya uangnya berasal dari PEPFAR tadi," ujar Aditya.
Terkecuali persediaan obat, menurut Aditya, mayoritas pendanaan untuk komponen-komponen program penanganan HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.
"Kita juga tidak tahu apakah pemberhentian sementara ini juga berpengaruh ke pembayaran gaji. Proyek PEPFAR ini juga mendanai petugas lapangan yang cukup banyak. Di Jakarta, ada ratusan mungkin," kata dia.
