Siapa yang bakal menjalankan roda PDI-P sepeninggal Hasto?

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2). Hasto dihadiahi rompi kuning usai diperiksa selama lebih dari enam jam oleh penyidik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. 

Dalam konferensi pers pada hari yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan Hasto ditahan karena diduga kuat terlibat kasus suap dan merintangi penyidikan perkara yang membelit eks kader PDI-P, Harun Masiku. 

Hasto, kata Setyo mengumpukan sejumlah orang yang terkait dengan perkara Harun dan mengarahkannya agar berbohong pada penyidik KPK. Hasto juga disebut menginstruksikan Harun untuk merendam ponsel ketika petugas KPK hendak menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2020.

"Saudara HK (Hasto) mengumpulkan beberapa orang terkait perkara Harun Masiku dan mengarahkan orang-orang tersebut supaya pada saat dipanggil KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Diduga tindakan tersebut untuk merintangi dan mempersulit perkara suap yang sedang berjalan,” kata Setyo dalam siaran pers yang diterima Alinea.id. 

Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian alih waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku sejak 22 Januari 2025. Bersama komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, Hasto diduga turut menerima duit suap untuk memuluskan PAW Harun. Wahyu sudah dibui, sedangkan Harun hingga kini masih buron.

Sebelum diperiksa, ditemani sejumlah kader PDI-P, Hasto sempat berbicara kepada awak media di depan pintu masuk Gedung KPK. Ia kembali menegaskan KPK salah alamat karena menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus PAW Harun Masiku.  

“Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya,” kata Hasto. 

Oleh petugas KPK, Hasto dibawa ke cabang rumah tahanan negara kelas I Jakarta Timur. KPK akan menahan Hasto selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis (20/2/2025) hingga Selasa (11/3/2025).

Penahanan Hasto diprotes keras Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Beberapa jam setelah penahanan Hasto, Mega menginstruksikan agar kepala daerah asal PDI-P tidak ikut acara pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah asal PDI-P yang sukses memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri. 

Hasto mulai menjabat sebagai Sekjen PDI-P sejak 2014. Hasto menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Hasto resmi dikukuhkan sebagai Sekjen PDI-P pada Kongres IV PDI-P sekira setahun berselang.

Karena keberhasilannya membawa PDI-P menjadi pemenang Pemilu 2019, Hasto diangkat kembali sebagai Sekjen untuk periode 2019-2024. Hasto menjadi satu-satunya orang yang menjabat Sekjen PDI-P selama dua periode berturut-turut.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komaruddin Watubun menegaskan PDI-P tak akan menunjuk pengganti Hasto di posisi sekjen. Untuk saat ini, Megawati akan turun langsung untuk memegang kendali parpol. 

Menurut Komaruddin, PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan. Megawati, kata dia, menginstruksikan agar para kader tetap tenang. 

"Sehubungan dengan itu, ketua umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk plt (pelaksana tugas) sekjen," kata Komaruddin membacakan instruksi Mega dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, kemarin. 

Siapa calon kuat pengganti Hasto?

Di PDI-P sendiri, sudah ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menggantikan Hasto sejak Juni lalu. Setidaknya ada tiga kandidat yang disebut-sebut bakal ditugasi sebagai pelaksana tugas sekjen atau sekjen definitif penganti Hasto, yakni Utut Adianto, Andi Wijajanto, dan Ahmad Basarah.

Andi ialah mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang juga pernah jadi Sekretaris Kabinet (Seskab) pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Utut saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR, sedangkan Basarah merupakan salah satu wakil sekjen di PDI-P. 

Guru besar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai penentuan pengganti posisi sekjen di PDI-P sangat tergantung pada kebutuhan partai. Semua kandidat berpeluang mendudukki kursi kosong yang ditinggalkan Hasto. 

"Kemudian bagaimana mereka melihat kasus ini (penetapan Hasto sebagai tersangka) sebagai apa. Ancaman partai atau menjadi ajang konsolidasi. Itu menentukan siapa yang paling tepat," kata Muradi kepada Alinea.id, belum lama ini. 

Jika kepentingan PDIP untuk menyolidkan internal, maka sosok Utut bisa menjadi pilihan. Utut bisa menjadi jembatan kubu Prananda Prabowo dan kubu Puan Maharani di PDI-P yang diisukan berebut takhta sebagai Megawati Soekarnoputri. 

Namun, jika kebutuhannya untuk melawan ancaman dari luar yang ingin mengambil PDI-P, menurut Muradi, maka sosok Andi Widjajanto yang paling tepat. Jelang Kongres PDI-P, isu Jokowi bakal berupaya menguasai PDI-P diembuskan. 

"Karena jejaring dia (Andi) di polisi itu kuat dan di TNI kuat dan di intelijen juga kuat. Kalau Basarah itu, saya lihat, untuk kepentingan regenerasi. Kalau, semisal regenerasi, ya, Basarah karena Basarah jauh lebih muda dibanding Mas Hasto," kata Muradi. 

Selain ketiga nama itu, ada juga sosok Said Abdullah, anggota DPR RI dari PDI-P. Di Pileg 2024, Said meraih 529.792 suara, mengalahkan politikus populer seperti Dedi Mulyadi dan rekan separtainya, Puan Maharani.