Titiek Soeharto: Pagar laut Tangerang melanggar hukum

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk membongkar pagar laut misterius di Tangerang yang menghalangi nelayan mencari nafkah. Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, menyatakan pagar laut tersebut harus segera dibongkar karena menghalangi jalannya nelayan dan melanggar hukum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmennya untuk mencabut sertifikat yang ditemukan melanggar hukum.

"Kami semua sepakat, perintah presiden untuk membongkar pagar laut itu. Kami akan terus mengawasi prosesnya," kata Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (22/1).

Rencana pengawasan akan dilakukan secara rutin dengan memanggil kementerian terkait untuk memantau kemajuan pembongkaran pagar laut tersebut. Rapat dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga dijadwalkan besok, Kamis (23/1).

Sebelumnya, Titiek menyoroti besarnya biaya pembangunan pagar laut tersebut, yang diperkirakan mencapai Rp12 miliar lebih. 

“Tidak mungkin pagar sepanjang ini dibuat dalam satu hingga dua hari. Ini proyek besar, dan kami perlu tahu siapa yang terlibat,” tuturnya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (21/1).

Ia menambahkan pihaknya telah mendengar klaim pagar tersebut dibangun secara swadaya oleh sekelompok nelayan. Namun, hal ini dirasa janggal. “Kami tahu bagaimana kondisi ekonomi nelayan kita. Kalau tiba-tiba mereka punya dana sebesar itu untuk membangun pagar, tentu ada sesuatu yang tidak masuk akal,” katanya.

Selain memanggil Menteri KKP, Komisi IV juga akan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat guna meninjau kondisi di lokasi. 

“Kami akan melihat langsung ke lokasi. Kami harus tahu kebenarannya,” tambah Titiek.

Ketua DPR Puan Maharani, menegaskan komitmennya untuk mengungkap asal-usul pembangunan pagar tersebut demi kepentingan masyarakat dan nelayan setempat. Puan menyatakan isu ini telah menjadi perhatian serius DPR. 

“Komisi terkait, khususnya Komisi IV, segera menindaklanjuti hal ini. Kami ingin memastikan kejelasan terkait siapa yang membangun, membiayai, dan untuk apa pagar laut itu dibuat?” tanyanya.

Adapun terkait sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah pagar laut tersebut, Titiek bilang, pihaknya akan memeriksa legalitasnya.

“Kami mendukung transparansi dan ingin memastikan pembangunan ini tidak merugikan masyarakat, terutama nelayan. Pagar sepanjang ini sama dengan separuh panjang Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi), tapi dibangun di laut. Ini jelas bukan pekerjaan kecil,” tutur Titiek.